Beranda Label RKUHP

Label: RKUHP

JawaPos.com – Penolakan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dari berbagai tokoh dan kalangan mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo. Sebab, ada 14 pasal yang dinilai tidak rasional dan justru menuai kontroversial. Sikap Jokowi meminta adanya penundaan pengesahan RKUHP pun mendapat dukungan dari Komite...
Demo Mahasiswa: Gila Lu, Setan Apa yang Merasukimu? - JPNN.com
TOLAK RKUHP: Dua mahasiswa membentangkan spanduk dalam aksi di Jalan Jend Gatot Subroto, depan Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (24/9). Foto: Aristo S/JPNN jpnn.com, JAKARTA – Analis senior bidang politik dari Harvard University dan Rand Corporation, Prof Jonah Blank menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum...
Begini Sikap MUI terhadap RKUHP dan RUU PKS - JPNN.com
Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi di Kantor MUI, Kamis (26/9). Foto: Mesya/JPNN.com jpnn.com, JAKARTA – Keputusan DPR RI yang menunda pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) disambut gembira oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun di lain pihak, mereka menyesalkan penundaan pengesahan RKUHP. “Ketetapan...
Kapolri Bantah Kabar Mahasiswa Bogor Tewas saat Demo Tolak RKUHP - JPNN.com
jpnn.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengklarifikasi adanya kabar mahasiswa Bogor bernama Zaenal yang meninggal saat aksi revisi KUHP. Menurut Tito, informasi itu merupakan kabar bohong untuk memperkeruh suasana. “Contoh, tadi pagi, bahwa ada mahasiswa bernama Zaenal itu meninggal karena bentrok dengan petugas...
Berita Duka, Budi Santoso Meninggal Dunia
jpnn.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat yang menolak sejumlah klausul dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) agar langsung menyampaikan keberatan ke DPR. Jokowi mengatakan hal itu saat dimintai tanggapan soal maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah yang menolak pengesahan...
Berbahaya! Pasal di RKUHP Ancam Sektor Pariwisata di Bali - JPNN.com
Pasangan turis asing di Pantai Seminyak, Bali. Foto : Natalia Laurens/JPNN jpnn.com, DENPASAR – Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Bali segera mengajukan usulan revisi tertulis kepada DPR RI atas beberapa pasal dalam RKUHP yang dinilai bisa berdampak negatif kepada kepariwisataan di Pulau Dewata. Sejumlah pasal itu...
Tanggapan MUI soal Pasal Perzinaan di RKUHP - JPNN.com
Label Halal. Foto : MUI jpnn.com, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung adanya perluasan pasal perzinaan yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Anggota Komisi Hukum mui Ikhsan Abdullah menilai Indonesia harus pintar mengodifikasi KUHP karena kultur Indonesia sangat banyak, yaitu perbedaan...
Dewan Pers Harap DPR Beri Edukasi soal RKUHP, Tidak Hanya Informasi - JPNN.com
jpnn.com, JAKARTA – Anggota Dewan Pers Agung Dharmajaya mengharapkan DPR RI memberikan literasi serta edukasi kepada masyarakat soal produk hukum yang ingin diputuskannya. Jangan seperti revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), yang menurut Agung, hanya sebatas informasi semata. “Ini menjadi persoalan, semoga produk yang akan...
Kementan Percepat Realisasi Program Asuransi Pertanian di NTB - JPNN.com
jpnn.com, JAKARTA – Menkumham Yasonna H Laoly mengatakan ancaman hukuman bagi perempuan yang melakukan aborsi dalam RUU KUHP lebih rendah dibanding KUHP yang kini berlaku. Dalam pasal 470 draf revisi KUHP perempuan yang menggugurkan (aborsi) atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau...
Pengesahan RKUHP Ditunda, Muladi: Pokoknya Jangan Sampai Gagal - JPNN.com
Prof Muladi (kiri) dan Menkumham Yasonna Laoly menjelaskan alasan pemerintah menunda pembahasan RKUHP. Foto: Aristo Setiawan/jpnn jpnn.com, JAKARTA – Guru Besar Hukum Pidana Profesor Muladi setuju dengan keputusan Presiden Jokowi menunda pembahasan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Namun, ketua tim perumus RKUHP itu...
ICJR Heran Pasal Penghindaan Presiden Bisa Masuk RKUHP - JPNN.com
jpnn.com, JAKARTA – Peneliti Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR Maidina Rahmawati heran dengan munculnya pasal penghinaan presiden di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebab, kata Maidana, pasal penghinaan presiden bertentangan dengan putusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006. Kala itu, lanjut dia, MK menyatakan pasal penghinaan presiden...
Analisis Fahri soal Presiden Jokowi Akhirnya Setuju UU KPK Direvisi - JPNN.com
jpnn.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan Presiden Jokowi menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan DPR sebelum RKUHP disahkan menjadi UU. Usul itu disampaikannya menanggapi permintaan Jokowi agar pengesahan RKUHP ditunda. “Karena itu saya mengusulkan presiden agar mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR...
Imparsial Anggap RKUHP Mengancam Kebebasan Sipil - JPNN.com
jpnn.com, JAKARTA – Direktur Imparsial Al Araf menilai poin-poin yang ada di dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa mengancam kebebasan mendasar masyarakat sipil. Sebab, di dalamnya terhadap aturan yang bertabrakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami menilai RKUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang...
Masinton: Memang Sudah Waktunya Revisi UU KPK - JPNN.com
jpnn.com, JAKARTA – Anggota Panja RKHUP DPR RI Masinton Pasaribu setuju usulan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menunda pengesahan. “Tentu kami akan mempertimbangkan permintaan Pak Presiden, sesuai situasi dinamika masyarakat,” kata Masinton menjawab JPNN.com, Jumat (20/9). Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu menambahkan bahwa persoalan ini tentu akan dikomunikasikan dengan fraksi-fraksi lain yang ada di parlemen. Menurut Masinton, posisi...

Berita Terbaru

WhatsApp chat