Beranda Label KPK

Label: KPK

Sudah 30 Hari, UU KPK Otomatis Berlaku Tanpa Harus Tanda Tangan Jokowi - JPNN.com
Presiden Joko Widodo dan Moeldoko. Foto: M. Fathra Nazrul Islam/JPNN.com jpnn.com, JAKARTA – Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) resmi berlaku dengan sendirinya tanpa ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Kementerian Hukum dan HAM pun telah mencatatkan UU KPK yang baru tersebut...
Rencana Wisata Halal di Kawasan Danau Toba Menuai Kontroversi - JPNN.com
jpnn.com, JAKARTA – Akhir-akhir ini beredar di media sosial rekaman CCTV yang menunjukkan adanya perusakan barang bukti berupa buku merah. Dalam rekaman CCTV itu, terlihat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga tengah merusak barang bukti. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, terkait kasus buku...
Presiden Jokowi Tertawa Mendengar Pengakuan Wagub NTT - JPNN.com
Presiden Jokowi. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com jpnn.com, JAKARTA – Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK sudah berlaku mulai Kamis 17 Oktober 2019. Kabarnya, UU yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019 itu tidak ditandatangani Presiden Joko Widodo. “Kabar yang saya dengar, karena saya belum sempat mengonfirmasi kepada Pak Plh Menkumham (Tjahjo Kumolo) bahwa Pak Presiden tidak menandatangani UU...
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin Ditahan KPK di Rutan Guntur - JPNN.com
Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin ditahan KPK, usai menjalani pemeriksaan, Kamis (17/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pras jpnn.com, JAKARTA – Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin resmi ditahan KPK dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait proyek dan jabatan. Dzulmi Eldi bersama dua orang...
JawaPos.com – Staf Protokol Wali Kota Medan, Andika (AND) belum juga menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (15/10) malam lalu, Andika disebut membawa kabur uang Rp 50 juta di rumah Isa Ansyari (IAN) selaku Kepala Dinas PUPR Kota Medan. “Pukul 20.00 tim mengejar AND, seorang ajudan, setelah mengambil uang tunai...
Lah, Kok Mendagri Malah Seret Polri ke Area Politik Praktis? - JPNN.COM
jpnn.com, JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan oknum-oknum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pendukungnya boleh saja tidak setuju dengan undang-undang baru tentang lembaga antirasuah itu. Namun, UU KPK hasil revisi akan tetap berlaku pada Kamis (17/10). Menurut Neta, pihak-pihak yang menganggap kewenangan KPK dipreteli terlalu gede rasa alias GR. “Dengan adanya UU yang...
Bripda Nesti Terancam Dipecat sebagai Polwan
jpnn.com, JAKARTA – Presiden Jokowi tidak perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses memilih calon menteri jajaran Kabinet Kerja Jilid II. Menurut Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Dedy Mawardi, hal itu untuk menjaga independensi KPK. “Justru dengan tidak melibatkan KPK dalam menyusun...
JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Seruyan Kalimantan Tengah, Darwan Ali (DAL) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, Kabupaten Seruyan tahun 2007-2012. Penetapan tersangka terhadap Darwan merupakan pengembangan perkara kasus proyek pembangunan pelabuhan laut Teluk Segintung. “KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yakni DAL (Darwan Ali), Bupati Seruyan Kalimantan...
Tak Dilibatkan Susun Kabinet, Begini Respons KPK - JPNN.com
Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com jpnn.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pihaknya tidak dilibatkan dalam penyusunan Kabinet Kerja jilid II. Berbeda dengan kepemimpinan Joko Widodo pada periode pertama, KPK pada waktu itu dilibatkan dalam menyusun kabinet. “Kami tidak diikutkan (kali ini),” kata Wakil Ketua...
Kemenlu sama Kemendag Mau Digabung? Buat Apa, Pak? - JPNN.com
Pak Jokowi. Foto: M. Fathra Nazrul Islam/JPNN.com jpnn.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo alias Jokowi diimbau harus tetap pada keputusannya untuk mengesahkan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi. Pengesahan itu dianggap bisa mengangkat muruah Jokowi dan penerapannya sesuai dengan dasar konsep fikih.  Pengamat Politik Hukum Bambang Saputra mengatakan, Jokowi tidak perlu terjebak dengan polemik pro dan kontra UU KPK hasil...
Gerindra Anggap MK Kehilangan Rasionalitas - JPNN.COM
jpnn.com, JAKARTA – Desakan sejumlah pihak agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) membuktikan aturan hasil revisi itu sangat kuat kedudukannya. Sebab Undang-undang KPK hasil revisi tidak akan gugur meski digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). “Saya khawatir...
Pak Jokowi, Please Jangan Bikin Preseden Buruk Lewat Perppu KPK - JPNN.com
Presiden Joko Widodo dan Prof Mahfud MD di Istana Merdeka, Kamis (26/9). Foto: M Fathra N Islam/JPNN.Com jpnn.com, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengomentari polemik UU KPK. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah batasan umur komisioner yang minimal berusia...
Jokowi Didorong Segera Terbitkan Perppu KPK - JPNN.com
seminar nasional yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se Indonesia Zona 7 (BEM PTM) bekerja sama dengan BEM FISIP Universitas Muhammadyah Makassar (Unismuh) di Makassar. Foto: BEM PTM jpnn.com, MAKASSAR – Musaddaq dari Kopel Indonesia mengatakan, pembentukan UU KPK cacat prosedur dan...
Kekhawatiran Orang Dalam KPK jika Dipimpin Figur Tanpa Agenda Perangi Korupsi - JPNN.com
jpnn.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Indonesia Risk Studies Kusnanto Anggoro menyebut terdapat tiga kegentingan yang memaksa ketika Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Menurut Kusnanto, syarat pertama keadaan berupa kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum berdasarkan UU. Kedua, lanjut Kusnanto,...

Berita Terbaru

WhatsApp chat