PKK Bali Desak Desa Adat Keluarkan Aturan Tata Cara Berbusana ke Pura
Ilustrasi remaja putri di Pura © Tribun Bali

MALANGTODAY.NET – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Bali mengusulkan agar desa adat atau ‘desa pakraman’ segera dapat membuat kesepakatan adat tertulis (perarem) terkait tata cara berbusana ke pura yang kini semakin jauh dengan ketentuan yang telah diterapkan oleh leluhur.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ayu Pastika mengatakan banyak dari mereka yang menginjakan kaki di tempat tempat suci umat Hindu itu mengenakan busana dengan lenagan pendek.

“Paling tidak busana ke pura itu harus sesuai dengan pakem leluhur yang dulu, rapi dan menggunakan lengan panjang,” kata Ayu Pastika di sela-sela memimpin rapat persiapan workshop busana serangkaian Pesta Kesenian Bali 2017, di Denpasar, Senin (13/03).

Oleh karena itu, pihaknya berencana akan mengundang jajaran Majelis Desa Pakraman untuk mengikuti workshop busana yang akan menghadirkan sejumlah pembicara ternama di bidang tata busana Bali seperti Tjok Ratna Kora, Cokorda Abinanda Sukawati, I Putu Wiwin Gunawasika, dan Pande Putu Wijana.

Istri Gubernur Bali ini melihat tidak sedikit remaja putri dan bahkan ibu-ibu yang menggunakan busana ke pura untuk bersembahyang dengan ukuran yang minim dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga terlihat menjadi sangat transparan.

“Tentu busana seperti itu tidak sesuai dengan pakem dan juga dapat merusak konsentrasi umat yang bersembahyang karena fokusnya menjadi melihat pengguna busana yang kurang sopan itu,” ujar Ayu Pastika dalam rapat yang digelar di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali itu.

Dikutip dari Antara, menurutnya, setiap tahun telah diadakan workshop tata busana ke pura, namun perubahan perilaku berbusana di masyarakat masih kecil. Oleh karena itu, dengan keterlibatan desa pakraman yang lebih tegas, diharapkan upaya mengembalikan tata busana ke pura yang sesuai etika menjadi lebih efektif.

Hal senada juga keluar dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Dewa Putu Beratha, ia mengharapkan pemerintah kabupaten/kota juga dapat menggelar workshop busana ke pura dengan mengundang pihak Parisada Hindu Dharma Indonesia dan dari jajaran Majelis Alit serta Majelis Madya Desa Pakraman.

“Kalau sudah bendesa (pimpinan desa adat-red) tegas, kami yakin akan dipatuhi oleh warga. Seperti misalnya yang melanggar aturan berbusana dilarang masuk pura dan di depan pintu masuk ditempatkan pecalang (petugas pengamanan adat),” ujarnya.

Dewa Beratha mengharapkan dalam workshop juga harus dihadirkan perwakilan kepala SMP dan SMA, sehingga nantinya dapat turut menyosialisasikan kepada para siswa di masing-masing institusi pendidikan.

“Bagi para siswa yang ke sekolah menggunakan busana sembahyang saat Hari Purnama dan Tilem tidak sesuai dengan kaidah, kami harapkan juga nantinya tidak diizinkan untuk masuk, sehingga mereka benar-benar menyadari tata busana ke pura yang baik,” tuturnya.

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda

Balas

Please enter your comment!
Please enter your name here