MALANGTODAY.NET  Selain menyoroti molornya pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2016. Malang Corruption Watch (MCW) juga memiliki sejumlah catatan terkait beberapa poin yang perlu dicermati dikonfirmasi kembali dalam dokumen KUA-PPAS P-APBD Kota Malang tahun anggaran 2016.

Dalam rilis yang diterima malangtoday.net, MCW setidaknya mencatat sebanyak 7 poin yang harus dicermati oleh DPRD. Poin-poin tersebut antara lain:

  1. Terdapat kenaikan belanja pegawai yang sangat fantastis yakni sebesar Rp111.915.936.000, sehingga total belanja pegawai mencapai angka 1,061 triliun atau 50,85% dari total belanja Pemrintah Kota sebesar Rp 2,087 Triliun. 
  2. Belanja hibah naik sebesar Rp39 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp13 miliar menjadi Rp52 miliar. Modus yang digunakan adalah pengalihan belanja SKPD menjadi belanja hibah yang mayoritas di Dinas Pendidikan. Kenaikan dana hibah, selain tendensius karena mendekati momentum Pilkada, juga rawan penyelewengan untuk kepentingan lain. 
  3. Pemerintah belum menyesuaikan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sesuai dengan Peraturan Kementrian Keuangan (Permenkeu) Nomor 28 Tahun 2016. Dalam Permenkeu itu diatur penggunaan DBHCHT 50% digunakan untuk 5 program yang diatur dan sisanya diperbolehkan untuk mendanai prioritas pembangunan daerah. Terlebih program dan kegiatan yang dianggatkan dengan DBHCHT cenderung buang-buang anggaran tanpa hasil yang jelas. Seperti pelatihan dan pembinaan kewirausahaan.
  1. Beban anggaran operasional bertambah seiring banyaknya SKPD yang justru menambah anggaran untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, pengadaan sarana dan prasarana kantor, pengadaan mebelair hingga pengadaan kendaraan dinas. Tambahan anggaran operasional tercatat sebesar Rp10,4 miliar. 
  2. Anggaran pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya membengkak sebesar Rp6,7 miliar, dari Rp8 miliar menjadi 14,7 miliar. Pembengkakan ini digunakan untuk pembayaran premi program JKN, karena pembayaran premi JKN peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah hanya dialokasikan 9 bulan. Selain itu terdapat peningkatan jumlah peserta PBI daerah yang harus dibayar, ini akibat pengurangan PBI yang bersumber dari APBN karena dinyatakan tidal layak sebagai penerima PBI dari APBN. Disi lain terjadi penambahan jumlah peserta PBI hasil rekomendasi Dinsos Kota Malang sampai dengan Juni 2016 sebanyak 5.085 jiwa.
  1. Paket proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawas Bangunan (PUPB) sengaja dibuat untuk tidak dilelang. Praktek pemecahan proyek tahun ini kebanyakan dilakukan pada kegiatan pembangunan saluran drainase, plengsengan, rehab gedung serbaguna RW dan pavingisasi.
    Hal ini perlu diwaspadai karena berpotensi terjadi nepotisme, agar proyek tersebut dapat dikerjakan oleh kontraktor tertentu.
    Dan terakhir,
  2.  Pada bagian humas setda terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar, dari Rp 9,54 miliar menjadi 12,04 miliar. MCW mendesak agar poin ini dihapus, karena sangat tidak penting dan hanya mengutamakan politik pencitraan.

Dari catatan tersebut, MCW merekomendasikan agar DPRD fokus memeriksa secara teliti usulan perubahan APBD tahun 2016.

Stop kisruh internal yang tidak substantif dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Sedangkan untuk Pemkot Malang, MCW meminta agar lebih rasional dan tidak memaksakan kehendak. Masyarakat tidak bangga anggaran terserap, namun dampaknya bagi tidak dapat dirasakan secara nyata. (yat/ind)

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda