MALANGTODAY.NET – Sebagian sopir angkot masih belum bisa menerima kesepakatan dari audiensi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur.

Setelah dilakukan audiensi cukup panjang, bersama Pemkot Malang, DPRD, Kepolisian dan Dishub Jawa Timur, para sopir masih berada di kawasan Gedung DPRD Kota Malang.

Mereka tetap menolak keberadaan angkutan umum berbasis online dan meminta agar pemerintah menutup secara total.

“Tutup, tutup, tutup, tutup,” teriak para sopir angkot yang berada di sisi Timur gedung DPRD Kota Malang, Selasa (7/3).

Sementara itu, hasil keputusan rapat koordinasj yang dilakukan sejak pagi menyebutkan tiga poin yang disepakati.

Para sopir angkot di depan gedung DPRD Kota Malang.

Pertama, bahwa pengusaha angkutan online dan kendaraannya yang tidak mempunyai izin operasional akan ditindak. Pemkot Malang bersama pihak kepolisian dan Dishub Provinsi Jawa Timur akan melakukan tindakan dan penertiban.

Penindakan dilakukan kepada pengusaha angkutan online yang tidak memiliki izin operasional sesuai dengan Permenhub No. 32 Tahun 2016.

Kedua, bahwa langkah penindakan dan penertiban tersebut akan dilakukan sesegera mungkin. Sementara penindakan dan penertiban terhadap ojek online akan dikonsultasikan ke Kementerian Perhubungan sesegera mungkin.

Disisi lain, Koordinator sopir LA, Agus Mulyono yang ditemui seusai mengikuti rapat koordinasi menyebutkan, sesuai dengan kesepakatan tersebut, maka pihaknya akan segera melakukan aktivitas seperti biasa.

Namun pihaknya juga masih akan melakukan pengawasan agar pemerintah benar-benar merealisasikan apa yang telah diputuskan.

“Saya harap angkutan online benar-benar bisa ditertibkan. Terlebih mereka itu sebenarnya tidak ada kontribusinya sama sekali terhadap pendapatan daerah,” pungkasnya.

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda

3 COMMENTS

  1. Konskensinya pelayanan & tarif angkot,taxi dll harus memenuhi standart aturan yg d tentukan,agar tidak berkesan pengadilan sefihak.kl menyalahi aturan harus d tindak tegas dan kl ada kesan pemaksaan proses secara hukum.

  2. ada yg sebut, ankutan online tidak ada kontribusinya terhadap pemerintah daerah, maksudnya ga ada pajak masuk ke kas daerah kah ? trus kalo ankutan lain ada kontribusinya gitu ? trus kalo kontribusinya banyak masuk ke pemrintah apa nikmatnya ? kalo urusan pajak nanti biar dinas pajak yg di gugah, untuk narik pajak 🙂

Balas

Please enter your comment!
Please enter your name here