MalangTODAY.net
MalangTODAY.net

MALANGTODAY.NET – Berdasarkan arahan UU No 23 tahun 2014, secara resmi wewenang pengelolaan SMA dan SMK ke tingkat provinsi akan berlaku pada awal Oktober mendatang. Menanggapi itu, pemerintah kota Malang pun sudah bersiap dengan segala kebutuhan yang harus diberikan.

Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, pihak pemkot Malang akan terus berpedoman pada UU No 20 tahun 2009 terkait sistem penyelenggaraan pendidikan. Dimana kearifan lokal atau local wisdom akan tetap dijaga.
“Imbasnya pasti pada kuota luar daerah yang sudah tidak lagi bisa kita tentukan. Karena semua sudah diatur oleh otonomi privinsi, termasuk guru juga,” katanya.
Sementara disinggung terkait dana yang diajukan pemerintah provinsi ke pusat yang senilai Rp 4 Triliun, guna alih kelola SMA SMK, ia menyebutkan dana tersebut masih kurang. Sebab, jika dikalkulasi dengan total 38 kota dan kabupaten, masing-masing sekolah membutuhkan dana sebesar Rp 2 Miliar dalam satu tahun.
“Tinggal dikalikan aja itu, berapa jumlah sekolahnya,” terang Sutiaji.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah tidak akan dikenai kewajiban sharing pengelolaan. Sebab, ini merupakan konsekuensi dari undang-undang, di mana semua pengelolaan seutuhnya akan dipegang provinsi. (pit)

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda