Uji Kompetensi Penting untuk Hadapi Pasar Bebas
Ketua Komisi Lisensi Lembaga Sertifikasi BNSP, Sanromo Wijayanto beserta rombongan@Rahmat Mashudi Prayoga/MalangTODAY

MALANGTODAY.NET – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melakukan Penyaksian Uji Penambahan 19 Ruang Lingkup Skema Sertifikasi atau Witness ke LSP Pusat Pendidikan Maarif JTM (LSP.P2MJ). LSP ini merupakan LSP P2 (Pihak 2) yang mewadahi SMK-SMK jejaringnya, khususnya SMK yang berada dilingkungan Pesantren.

Khusus pelaksanaan Witness ini dilaksanakan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) 3 SMK, yaitu; SMK Plus Almaarif Singosari, SMK Cendika Bangsa Kepanjen dan SMK Modern Al Rifai Gondanglegi, semua berada di Zona Kab. Malang.
Dimana ketiga SMK tersebut mewakili zona 125 SMK-SMK jejaring seJatim dan Jateng.

Witness tersebut merupakan tindak lanjut dari pengajuan Ruang Lingkup yang telah ada, sehingga LSP.P2MJ mempunyai total 25 skema materi Uji Kompetensi bagi siswa SMK. Untuk Witness ini, LSP telah mempersiapkan materi sejak Desember 2017, dengan tahapan antara lain; mengadakan Diklat Kompetensi Ulang (upgrade) Asesor dan Bimtek Penyusunan Ruang Lingkup Skema dengan nara sumber dari Master Assesor BNSP. Demikian info dari Ketua Dewan Pengarah LSP.P2MJ, Saiful Affandie.

Baca Juga: Parkir Liar Menambah Kenaikan Angka Penyelewengan Retribusi Parkir?

Ketua Komisi Lisensi Lembaga Sertifikasi BNSP, Sanromo Wijayanto mengatakan, uji kompetensi ini sangat penting mengingat WTO sebagai organisasi Internasional menyepakati pasar bebas tahun 1999, meskipun kesepakatan tersebut dipakai pada tahun 2020 nanti. Jadi bangsa Indonesia harus segera berbenah, sebelum ketinggalan dalam penguasaan dan sertifikasi kompetensi khususnya dibidang teknologi.

“Hal ini membuat anggota WTO dari masing-masing negara, harus mempersiapkan diri agar bisa berkompeten dan bersaing. Kita harus mempunyai SDM (sumber daya manusia) yang luar biasa dan negara kita harus menyiapkan itu,” kata Sanromo, kepada MalangTODAY.net beberapa saat lalu.

Menurutnya, seseorang yang dikatakan kompeten harus memiliki kemampuan berupa pengetahuan ketrampilan dan sikap-sikap kerja yang di tetapkan oleh dunia kerja. Hal inilah, terang dia, membuat LSP harus membangun SDM untuk siap bersaing.

“Untuk menyatakan seseorang berkompeten, tentu mempunyai bukti sertifikasi berupa sertifikat dan ini disandangnya kepada orang yang sudah lulus uji kompetensi dan dinyatakan kompeten oleh lesensi,” paparnya.

Untuk ukuran sebuah SMK harus mendapatkan sertifikasi dijenjang level II dan level III. Ia menambahkan, dengan 19 skema sertifikat baru di LSP.P2MJ ini diantaranya Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (kerangka kualifikasi level II). “Ini skema baru yang harud di terapkan oleh lisensi LSP,” tandasnya.

Ia berharap, sertifikasi ini akan memberikan keuntungan dan nilai lebih bagi peserta didik SMK, maupun lulusan Perguruan Tinggi yg levelnya lebih tinggi lagi. “Seharusnya para calon lulusan harus mempunyai pengetahuan dan kompeten yang matang agar bisa lulus dan wisuda. Kalau tidak ya lebih baik tidak diluluskan dulu dan mengulang uji kompetensinya. Oleh sebab itu negara harus hadir untuk membantu dan memfasilitasi,” jelasnya.

Baca Juga: Dor! Mercon Meledak, Warga Sidoluhur Lawang Heboh

Sementara itu, persoalan pokok saat ini adalah standar kompentensi kerja yang masih terbatas baru 683 an. Untuk itu, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah (PP) Dalam rangka memberikan pengakuan kepada BNSP.

“Alhamdulilah sekarang sudah sebanyak 1.300 LSP yang sedang digodok, juga banyak perusahaan besar yang sudah mempunyai lisensi. Diantaranya ada LPS Pertamina, LSP Astra, LSP Polri dan lain-lain,” pungkasnya.


Reporter: Rahmat Mashudi Prayoga
Editor   : Endra Kurniawan