Statuta UM Bermasalah? Begini Kata Ketua Tim Statutanya
Ketua Tim Statuta UM, Imam Agus Basuki saat ditemui media @Istimewa

MALANGTODAY.NET – Ketua Tim Statuta Universitas Negeri Malang (UM), Imam Agus Basuki angkat bicara soal tempat kerjanya digugat oleh Koalisi Nasional Peduli Pendidikan (KNPP) ke Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, UM menjadi 6 kampus yang statutanya bermasalah. Dirinya pun masih menunggu proses yang ada.

“Yang menjadi permasalahan adalah statuta enam PTN, karena dibuat melebihi waktu PP nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi,” ujarnya saat acara UM di Ijen Suite Hotel Malang, Jumat (8/3/2019).

Pembentukan statuta perguruan tinggi pasal 34 huruf b harus dilaksanakan paling lama 2 tahun sejak Peraturan Pemerintah (PP) diundangkan. Sementara UM, sudah mengajukan sejak 2017 dan baru diundangkan tahun 2018, bukan dibuat pada 2016.

Dia pun menegaskan sudah ada 14 Permendikti yang sudah diundangkan. Namun, pada 2018, ada empat Permendikti yang belum diundangkan. Tahun 2019, ada 12 Permendikti yang juga belum diundangkan. Hal ini diketahui dari hasil pertemuan dengan Kementrian Hukum dan HAM dua pekan lalu.

Dia mengatakan tidak tahu-menahu mengapa yang digugat hanya 6 PTN, padahal jumlahnya lebih. “Sebenarnya tidak hanya 6, tapi ada 14 PTN yang permen-nya sudah diundangkan,” jelasnya.

Ia pun mengatakan, pada 13 Maret nanti di Kemenristek Dikti bakal mengadakan pertemuan yang membahas implementasi statuta. Namun tidak ada kaitan dengan gugatan tersebut.

“Lebih pada implementasinya ke perguruan tinggi. Bagaimana cara membuat statuta,” tegasnya.

Harapkan Sinkronisasi Kemenkum HAM dan Kemenristek Dikti

Dia pun berharap pada pertemuan tersebut, ada sinkronisasi dari Kementrian Hukum dan HAM dengan Kemenristekdikti. “Kalau ada hal yang dipermasalahan dan masalahnya di mana, bisa diperbaiki. Kalau sampai dicabut permendikti-nya, nanti akan menimbulkan masalah baru,” tandasnya.

Seperti yang diberitakan, bahwa KNNP menilai statuta enam kampus negeri, yakni Universitas Negeri Malang, Universitas Sriwijaya, Politeknik Banjarmasin, Politeknik Samarinda, Politeknik Medan, dan Politeknik Ambon, mengalami cacat hukum formil dan diminat untuk dicabut.

Hal tersebut berdampak pada seluruh tindakan kampus berpotensi melanggar hukum, mulai penetapan SPP, organisasi kampus, hingga keabsahan tindakan kampus.

Statuta diibaratkan seperti AD/ART, apabila AD/ART-nya melanggar hukum, maka semua tindakan kampus akan dipertanyakan kepastian hukumnya. (BAS/sig)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.