MALANGTODAY.NET – Malang Corruption Watch (MCW) menyoroti lambatnya proses pengesahan perubahan APBD Kota Malang tahun 2016. Padahal proses pengesahan P-APBD hanya menyisakan waktu 3 hari.

Divisi Advokasi MCW Ulumudin ZI mengungkapkan pesimistis pengesahan bisa dilakukan tepat waktu. Karena sampai saat ini DPRD Kota Malang masih konsultasi ke pemerintah pusat terkait P-APBD ini.

“Prediksi kami, awal Oktober baru bisa selesai” ujarnya saat ditemui malangtoday.net, Selasa (27/9) hari ini.

Poses pengesahan perubahan APBD sangat tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 83 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah daerah mengajukan Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Sedangkan pasal 2 menyatakan persetujuan DPRD terhadap Perubahan APBD  selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

“Memang tidak ada konsekuensi hukum, karena di PP 58 itu tidak disebutkan secara jelas sanksinya. Tetapi hal ini akan menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan karena waktu yang mepet” lanjutnya.

Terkait keterlambatan ini, MCW juga menyayangkan pmerintah Kota Malang yang lelet  dalam penyusunan dokumen yang diperlukan. Karena baru pda 2 September lalu Pemkot menyerahkan dokumen KUA-PPAS P-APBD kota Malang ke DPRD.

“Kami meminta dewan fokus, membahas P-APBD ini dan berhenti meributkan hal-hal tidak substantif seperti kisruh mobil dinas” pungkasnya. (yat)

 

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here