MCW Soroti KUA - PPAS Belum Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat Kota Malang
Divisi Advokasi Korupsi MCW (Rosita)

MALANGTODAY. NET – MCW menilai alokasi anggaran Pemerintah Kota Malang belum berimplikasi terhadap kebutuhan masyarakat.

MCW sebagai LSM pemerhati isu pelayanan publik, sosial dan anti korupsi berpendapat bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Kota Malang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA)  dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Baca Juga: Ajaib, 5 Jenis Makanan Ini Bisa Buat Kamu Bahagia dalam Sekejap

Sehingga pembahasan KUA-PPAS yang menjadi acuan penetapan APBD 2019 tidak sampai terputus dan termonitoring oleh publik.

Salah satu hal yang menjadi perhatian MCW adalah peningkatan aksesibilitas dan pelayanan pendidikan.

Menurut Ardan, Divisi Advokasi Korupsi MCW, seharusnya Dinas Pendidikan lebih memperhatikan lagi kejadian sesungguhnya di masyarakat.

Baca Juga: Menguak Rahasia Dibalik Gencatan Senjata RI – Belanda 69 Tahun Lalu

“Seharusnya penyelenggara pendidikan khususnya dinas pendidikan lebih memperhatikan lagi persoalan pendidikan di wilayah SD maupun SMP ,” ujarnya.

“Karena kamipun masih mendapat beberapa aduan dari masyarakat terhadap persoalan pendidikan, misalnya pungli dan penarikan ijazah,” tambahnya.


Reporter: Rosita Shahnaz
Editor: Swara Mardika

Loading...