Eki M (kiri) dan Joe dari Malang corruption watch (MCW) dalam sesi press conference di kantor DPRD kota Malang (Fajar)
Eki M (kiri) dan Joe dari Malang corruption watch (MCW) dalam sesi press conference di kantor DPRD kota Malang (Fajar)

MALANGTODAY.NET – Penyelidikan kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Malang yang melibatkan Bupati nonaktif Rendra Kresna, AM, dan EAT masih terus berjalan.

Terakhir, Kamis (28/02/2019), AM dinyatakan bersalah dengan hukuman 3 tahun dan denda Rp 200 Juta, sementara RK menjalani sidang pertamanya. Namun menurut Malang Corruption Watch (MCW), diputusnya AM bukan berarti sudah semerta-merta menyelesaikan masalah kasus penyalahgunaan dana negara ini.

“Terlihat beberapa peran aktor lain yang sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan MCW, Eki Maulana saat mengadakan konferensi pers di kantor DPRD Kota Malang, (5/3/2019).

Masih kata Eki, selain dari fakta persidangan dapat ketahui bahwa korupsi besar
tidak hanya terjadi di Dinas Pendidikan, namun juga terdapat di dinas-dinas lain. Eki menyebutkan ada sejumlah enam orang yang ada di tubuh pemerintahan Kabupaten Malang, yang menurut MCW diduga kuat terlibat dalam kasus ini.

Dari keenam orang tersebut Eki menyebutkan diantaranya yaitu berinisial HT (Kepala Bagian PDE- LPSE Kabupaten Malang), TD (Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik di LPSE), SU (Kepala Dinas Pendidikan), MA (Kepala Dinas PU Bina Marga), S ( Kepala Dinas Peternakan) dan WPS (Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah). Keenamnya menurut Eki diduga mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE serta mendapatkan fee antara 15 persen-17,5 persen.

“Kami juga menduga beberapa kepala dinas lain terlibat dalam hal ini. Dengan fee sebesar 17,5 persen sampai 20 persen untuk setiap proyek,” ujar Eki.

Oleh karenanya, MCW merekomendasikan beberapa hal yang sifatnya mendesak KPK. Salah satunya untuk segera memeriksa dinas-dinas yang dicurigai turut berperan dalam kasus korupsi ini serta segera menetapkan tersangka lain yang turut serta terlibat dalam perkara ini.

Lebih lanjut, Eki mengungkapkan dengan datangnya KPK di Kabupaten Malang dan dengan beberapa rekomendasi tersebut, pihaknya berharap agar KPK dapat segera menyelesaikan permasalahan fee atau pemberian suap untuk pemenangan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Kabupaten Malang.

Seperti yang telah diketahui, sebelumnya pihak KPK telah resmi menahan Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna. Penahanan itu dilakukan usai pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018) lalu. Hingga saat ini KPK juga masih mendalami perkara dugaan suap dan gratifikasi ini. (FAJ/AL)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.