Transportasi-online-vs-angkot supir angkot

MALANGTODAY.NET – Sopir angkutan kota merasa geram dengan banyaknya angkutan berbasis online yang masih beroperasi di Kota Malang.

Padahal dalam kesepakatan yang dibuat bersama pemerintah, angkutan online dilarang beroperasi untuk sementara waktu. Larangan itu berlaku hingga ada keputusan mengikat dari pemerintah pusat.

Salah seorang sopir angkot, Kasiono mengatakan, pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot Malang harus lebih tegas dalam mengambil keputusan. Sehingga tidak memicu adanya beberapa peristiwa yang tidak diinginkan.

“Pemkot kan memiliki otonomi daerah, jadi harus lebih tegas lagi dong,” katanya pada Media, Senin (20/3).

Pemkot memiliki kewenangan untuk tidak mengizinkan angkutam berbasis online beroperasi. Terlebih angkutan online tersebut juga tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan oleh pemerintah melalui Peraturan Kementerian Perhubungan No. 32 Tahun 2016.

“Lha sejauh ini kan masih dalam tahap penilangan saja, kenapa tidak langsung menutup saja operasinya,” tegas Kasiono.

Katanya, ketegasan tersebut sangat penting untuk mengurangi gesekan antara transportasi konvensional dan yang berbasis online. Selama belum ada kejelasan aturan, maka transportasi online harus dilarang beroperasi.

Terkait posisi pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan, Kasiono tetap keukeh agar pemkot Malang menggunakan hak otonomi daerah.

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda

Balas

Please enter your comment!
Please enter your name here