PDAM Kota Malang Macet Lagi, Ternyata Ini Penyebabnya
Illustrasi Air (Istimewa)

MALANGTODAY.NET Hingga kemarin (11/7/2019) papan peringatan di Rumah Pompa Wendit milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang itu masih berdiri kokoh.

Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang juga angkat tangan jika diminta menyelesaikan polemik pengelolaan air di Sumber Wendit antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Kepala Bakorwil III Malang Benny Sampirwanto mengatakan, pihaknya tidak ingin terlalu jauh mencampuri terkait polemik tarif pengelolaan Sumber Wendit. Dia angkat tangan atau lempar handuk karena sudah ditangani Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

”Sudah ditangani Ibu Gubernur (Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa),” kata Benny kemarin.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono mengaku diperintahkan oleh gubernur untuk menurunkan papan peringatan tersebut. Dia berjanji mencopot papan peringatan itu pada Rabu (10/7/2019) atau Kamis (11/7/2019).

Senin lalu (8/7/2019), Satpol PP Kabupaten Malang memasang papan di Rumah Pompa Wendit milik PDAM Kota Malang. Pemasangan papan tersebut untuk memperingatkan PDAM bahwa bangunan Rumah Pompa Wendit tidak mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO). Harapannya, agar izinnya segera diurus.

Pemasangan papan tersebut menuai reaksi keras dari legislator Kota Malang. Bahkan, anggota DPRD Kota Malang sempat menyingung izin rumah dinas (rumdis) bupati di wilayah Kota Malang.

Disinggung soal rapat koordinasi awal sebelum rapat besar bersama stakeholder terkait, Benny menyatakan bahwa hal tersebut kemungkinan tidak akan dilakukan. ”Tidak ada. Dengan provinsi saja nanti,” sambungnya.

Pemkab dan Pemkot itu bersaudara

Benny menganggap, pemkab dan pemkot itu bersaudara. ”Ini kan ibarat kakak beradik yang berselisih paham. Saya tidak perlu bilang sana salah dan sini benar. Kami cari saja solusinya. Dan solusi itu akan dirapatkan oleh Bu Gubernur,” beber mantan Kepala Biro Administrasi Provinsi Jawa Timur tersebut.

Pemasangan papan peringatan di Rumah Pompa Wendit itu menjadi perhatian Pemprov Jatim karena sebelumnya ada polemik antara pemkab dan pemkot. Yakni, terkait tarif sewa pengelolaan air di Sumber Wendit.

Pemkab mengajak pemkot mengadendum perjanjian kerja sama (PKS) tentang pengelolaan Sumber Wendit. Intinya, pemkab ingin tarif sewa air naik dari Rp 80 menjadi Rp 610 per meter kubik.

Tapi, pemkot tidak segera merespons karena menganggap pemerintah daerah (pemda) sudah tidak lagi mempunyai kewenangan soal pengelolaan air. Sesuai UU, air merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Setelah memediasi pemkab dan pemkot, Kemen PUPR RI memutuskan bahwa PDAM Kota wajib membayar Rp 133 per meter kubik.

Tapi, keputusan itu tidak memuaskan pemkab sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pernyataan Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) 1 Malang

Sementara itu, Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) 1 Malang Raymond Valiant Ruritan menyatakan, pemakaian air permukaan sudah diatur dalam UU 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam pasal 14 dijelaskan, pengguna air wajib dikenakan iuran eksploitasi dan pemeliharaan.

Sedangkan menetapkan iuran atau biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) tersebut ditetapkan Kemen PUPR.

”Untuk keperluan air minum dikenakan tarif BJPSDA sesuai keputusan Menteri PUPR, nilainya Rp 133 per meter kubik,” kata Raymond.

Raymond tidak menjelaskan dibagi berapa pihak uang Rp 133 per meter kubik itu. Tapi, berdasarkan Surat Edaran (SE) Kemen PUPR Nomor SA.02.03-MN/253 disebutkan, iuran tersebut dibagi dua pihak.

Yakni, Rp 100 per meter kubik masuk ke Pemkab Malang. Sedangkan sisanya Rp 33 masuk ke Perum Jasa Tirta I.

Raymond menambahkan, Kemen PUPR dalam menetapkan tarif tersebut sudah mempertimbangkan berbagai aspek. ”Termasuk kemanfaatan ekonomi. Dan itu dapat dikoreksi secara rasional dalam tahun-tahun berjalan,” katanya. (iik/c2/dan)

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Mahmudan

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.