Siap-siap Portal dan Parkiran Liar di Kota Malang Bakal Ada Perdanya, Parkir Liar Menambah Kenaikan Angka Penyelewengan Uang Parkir?
Ilustrasi lahan parkir @istimewa

MALANG TODAY.NET-Menghadiri diskusi publik bertajuk ‘Membedah Kemacetan di Kota Malang’, yang diinisiasi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang di Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, Selasa (19/3/2019), Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Malang, Agoes Moeliadi merespon soal portal, parkir liar dan penutupan jalan.

Hal tersebut disentilkan lantaran salah satu peserta diskusi bertanya soal masalah lain sebab kemacetan yaitu portal yang sering difungsikan sembarang. Adanya parkir liar dari pemilik kendaraan yang tidak punya garasi dan kegiatan penutupan jalan untuk acara tertentu.

Agoes membenarkan fakta tersebut dan akan dimasukan dalam peraturan daerah (Perda) sebagai alat untuk mengambil tindakan yang tegas. Sebab, portal dimaksudkan membatasi tinggi dan lebar kendaraan.

“Portal itu di Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) itu memang ada dan boleh. Tapi portal yang dimaksudkan itu membatasi tinggi sama lebar kendaraan. Bukan kayak pintu gerbang,” tegasnya.

Perda

Untuk itu, lanjutnya dalam pelaksanaan dan pengendaliannya perlu ada Peraturan Daerah (Perda). Dan hal tersebut akan masukan naskah akademiknya pada 2020. Maka, kalau Perda belum dikeluarkan maka sifatnya berupa himbauan.

“Sebenarnya Perda ini sudah diusulkan sudah lama. Jadi kadang kalau ada acara dan tidak kita ketahui, sebelum acara kita bubarkan. Dan hal ini sering dan kalau ada pengaduan dari masyarakat pasti kita turun,” ungkapnya.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Malang, Agoes Moeliadi saat berjumpa awak media di Kampus I ITN Malang@Arbi/MalangTODAY.net

Agoes menilai, pembuatan portal bahkan beberapa portal diperbolehkan. Hanya harus mengikuti ketentuan. Bukan langsung menutup jalan umum layaknya pintu gerbang. Sebab, pengaturan tentang pembatasan tinggi dan lebar kendaraan bertujuan agar truk-truk besar tidak melewati kawasan tersebut.

“Maka di Perda nanti kita tegaskan ada sanksinya. Kalau di Permenhub tidak ada sanksi cuma pengaturan teknis. Sangsinya bisa denda, kurungan,” tuurnya.

Agoes juga membeberkan ada target lain juga yang akan diusulkan dalam Perda, yaitu parkiran liar untuk menertibkan kendaraan yang tidak punya garasi. Sebab sering memakai jalan umum dan dapat menimbulkan kemacetan.

“Yang tidak punya garasi harus punya. Seperti yang terjadi di kayu tangan. Kalau tidak kita akan derek. Dan kita akan membeli mobil derek,” tegasnya.

Dia berharap agar masyarakat Kota Malang punya kesadaran akan pentingnya menjaga ketertiban di segala bidang agar tidak terjadi kekacauan dan bertindak sewenang-wenang (Arb/end)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.