Kawasan Tanpa Rokok
Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Reporter: Pipit Anggraeni

Editor: Endra Kurniawan

MALANGTODAY.NET – Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum lama ini sudah diusulkan ke Pemprov Jawa Timur untuk meminta persetujuan. Dewan pun berharap, peraturan tersebut dapat segera mendapat rekomendasi untuk selanjutnya ditetapkan sebelum akhir 2017.

Ketua Pansus Ranperda Kawasan Tanpa Rokok DPRD Kota Malang, Sulik Lestyowati menyampaikan, usai disetujui bersama, Ranperda sudah dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saat ini, baik pemerintah maupun DPRD Kota Malang masih menunggu keputusan dari Gubernur.

Ketika usulan tersebut disetujui, maka menurutnya akan langsung diagendakan penetapan Ranperda KTR sebagai Perda KTR. Namun apabila masih ada revisi, maka akan segera dibenahi kembali.

“Harapannya langsung disetujui, karena kami khawatirkan jika tidak segera akan berlanjut di tahun berikutnya yang pasti dengan tambahan anggaran lagi,” katanya pada wartawan.

Perempuan berhijab ini lebih lanjut menyampaikan, Perda KTR memang merupakan salah satu aturan yang saat ini memang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan bermaksud untuk membatasi ruang dari para pengusaha tembakau, namun juga untuk memberi kejelasan bagi masyarakat yang memang membutuhkan privasi dan tanpa asap atau aktivitas merokok.

Karena dalam rancangan yang telah disusun itu, dijelaskan jika KTR berlaku hanya untuk kawasan yang ditentukan saja. Beberapa kawasan yang masuk dalam zona bebas rokok diantaranya mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.

“Dan yang terbaru kemarin yang docoret adalah pasar tradisional,” tambahnya.

Khusus untuk Pasar Tradisional yang sudah dicoret dan tidak diberlakukan sebagai zona KTR, menurutnya memiliki kebebasan tersendiri. Para pemilik lapak atau management pasar dapat mengaturnya secara mandiri. Entah diperbolehkan ataupun tidak untuk merokok semua diserahkan kepada para pedagang sendiri.

Namun yang pasti, tambahnya, Pasar Tradisional tidak masuk dalam tataran zona KTR. Sementara bagi pemilik lapak yang menginginkan tempatnya berjualan bebas asap rokok, maka diperbolehkan untuk membuat peraturan sendiri.

“Seperti sekarang, kan meski belum ada Perda KTR sudah ada beberapa kawasan yang memberi larangan sebagai kawasan tanpa rokok, dan ada yang memperbolehkan merokok. Tergantung dari managemennya,” jelasnya lagi.

Senada, Walikota Malang, M. Anton juga terus mendorong agar Perda KTR tersebut segera ditelurkan. Karena pada dasarnya, perda KTR nantinya tidak akan mengganggu para perokok. Sebab akan diberlakukan di beberapa titik tertentu saja, dan bukan di semua area.

“Jadi akan diterapkan ditempat yang memang banyak dilakukan interaksi oleh anak-anak,” katanya pada Wartawan belum lama ini.

Beberapa kawasan yang dimaksud itu seperti taman bermain anak-anak, taman kota yang memang terdapat wahana permainan anak-anak seperti alun-alun salah satunya. Kemudian juga berlaku di sekolah, hingga ruang belajar umum seperti perpustakaan.

Termasuk juga dengan kendaraan umum, yang menurutnya juga menjadi perhatian khusus sampai sekarang. Karena para pengguna angkutan umum juga banyak berasal dari kalangan pelajar dan anak-anak.

“Jadi kami minta agar dewan segera menindaklanjutinya,” urai pria yang akrab disapa Abah Anton itu.

Tak hanya itu, dia juga menyampaikan, tujuan didorongnya pengesahan perda tersebut adalah untuk mempertahankan predikat kota layak anak yang baru saja didapatkan Kota Malang. Sehingga, perlindungan kepada anak pun lebih ditekankan.

Meski sebelumnya sempat menuai pro dan kontra, dalam beberapa kali pembahasan hingga kembali di kirim ke Provinsi untuk meminta persetujuan, akhirnya ranperda tersebut sudah siap disahkan dalam waktu dekat.

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda