Radikalisme Rawan Sasar Lingkungan Kampus, Apa Peran Pemerintah Daerah?
Wakil Walikota Malang, Sutiaji (Humas Pemkot Malang)

MALANGTODAY.NET – Dalam beberapa kasus radikalisme yang kini kembali membayangi Indonesia, kalangan akademisi yang sebagian besar di lingkungan kampus ternyata menjadi sasaran potensial. Namun sampai saat ini, nyatanya pemerintah daerah belum dapat dengan leluasa menangkal gerakan yang berada dilingkungan perguruan tinggi itu.

Wakil Walikota Malang, Sutiaji, mengatakan, berdasarkan peraturan yang ada, pemerintah daerah baik kota dan kabupaten sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, hanya berwenang mengurus pendidikan tingkat PAUD sampai SMP saja. Sementara SMA SMK berada di bawah naungan pemerintah Provinsi, dan perguruan tinggi sepenuhnya diurus oleh Kemenristekdikti.

“Tapi apapun itu, pemerintah daerah sangat wajib untuk memberi perlindungan, keamanan, dan kenyamanan bagi penduduknya, termasuk lingkup pendidikan,” katanya belum lama ini.

Kedepan, menurutnya Pemerintah Kota Malang juga akan segera mengkoordinasikan dan melakukan studi uji publik untuk memutuskan apakah Kota Malang memerlukan peraturan daerah yang mengatur secara detail tentang gerakan radikalisme di lingkungan kampus atau tidak.

Sementara itu, Kapolres Malang Kota, AKBP Hoiruddin Hasibuan menjelaskan, ada upaya dari beberapa pihak yang ingin mengganti dasar NKRI. Hal itu dapat dilihat melalui tingginya tingkat radikalisme, utamanya yang berkembang di kampus.

“Sifatnya lebih pada mrndirikan negara khilafah,” tambah pria berkacamata itu.

Di Kota Malang, lanjutnya, terdapat 63 Perguruan Tinggi baik swasta maupun negeri yang memiliki 450 ribu sampai 500 ribu mahasiswa, yang mungkin saja menjadi target potensial untuk dapat direkrut menjadi pendukung gerakan negara khilafah.

“Sehingga, harus ada solusi untuk menangkal pergerakan radikalisme yang ada di perguruan tinggi agar keutuhan NKRI tetap terjaga,” jelasnya.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.