Bikin Iri, Ini Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah
Ilustrasi pemeriksaan kesehatan calon Kepala Daerah (Istimewa)

MALANGTODAY.NET – Biaya pemeriksaan kesehatan untuk bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang bikin iri. Pasalnya, para calon kepala daerah itu mendapat perawatan kelas eksekutif dengan biaya yang lumayan tinggi loh.

Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Pilkada RSSA, DR. dr. I Wayan Agung Indarawan, SpOG(K) mengatakan, untuk masing-masing calon yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan lengkap harus menghabiskan dana sebesar lebih dari Rp 13 juta.

“Itu hanya untuk biaya cek kesehatan saja,” katanya pada wartawan, Jumat (12/1).

Sementara untuk tes psikologis dan pemeriksaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), menurutnya masing-masing dibandrol dengan harga Rp 3 Juta dan Rp 630 ribu. Biaya tersebut secara keseluruhan memang dipatok sama untuk setiap daerah.

“Patokan tersebut sama seperti di daerah lain,” tambahnya lagi.

Sementara itu, Sekertaris KPU Kota Malang, M. Sailendra menambahkan, biaya tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan KPU. Hal itu sudah tertera dalam biaya pengeluaran sebagaimana yang disebut dalam SK KPU RI Nomor 231 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Masuk di pokja pemeriksaan kesehatan, dan namanya pemeriksaan kesehatan,” paparnya lagi.

Jika ditotal, menurutnya biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan kesehatan tersebut adalah sebesar Rp 17,5 juta per kandidatnya. Mengalami perbedaan yang cukup signifikan dibanding lima tahun yang lalu.

“Untuk Pilkada tahun 2013 per kandidat biaya tes kesehatannya sekitar Rp 5 juta,” jelasnya.

Ketimpangan tersebut menurutnya dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya perbedaan teknologi dan laboratorium yang digunakan sudah berbeda. Selain itu, sederet tes yang disuguhkan juga lebih lengkap.

“Kami hanya menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan, dan semuanya seragam harus menggunakan rumah sakit kelas A,” pungkasnya.

Loading...