Ngeri, Ini Sanksi Untuk Pemberi dan Penerima Money Politik
Ilustrasi money politik @Istimewa
MALANGTODAY.NET – Money politik, memang masih sering dijumpai di Indonesia saat momen pemilu datang. Saat proses kampanye sekalipun, tak jarang celotehan keluar dengan fulgar terkait transaksi yang diharamkan itu.
“Siapa yang datang, ada yang ngasih uang kah? Kalau ada nanti saya ikutan,” celotehan ini pasti pernah didengar oleh sebagian orang saat kampanye pasangan calon di berbagai tempat. Hal itu seolah menjadi sangat lumrah diperbincangkan. Padahal, berdasarkan peraturan yang dibuat, politik uang sama sekali tidak dibenarkan.
Bukan hanya pemberinya saja yang nantinya akan mendapat ancaman hukuman, para penerima money politik pun menurut Komisioner Panwaslu Kota Malang Divisi Penindakan, Iwan Sunaryo juga berpotensi terkena sanksi hukuman. Sehingga, masyarakat harus teliti, dan mengenali dengan benar praktik dari politik uang itu.
“Sejauh ini belum ada temuan money politik di Kota Malang, semoga sampai akhir nanti tidak akan ada,” terangnya pada MalangTODAY.net.
Dia pun menjelaskan, jika hukuman untuk praktik money politik tidak main-main. Selain pidana dan denda, para paslon yang terbukti melanggar aturan tersebut juga akan dicopot dari statusnya sebagai pasangan calon kepala daerah.
“Sanksinya mulai dari pidana pemilu sampai dengan kepesertaannya dicoret. Itu untuk para paslonnya,” tambah Iwan.
Sanksi yang akan diterima oleh para pelanggar menurutnya beragam, tergantung dari jenis kesalahan yang diperbuat. Ketika pelanggaran yang dilakukan adalah TSM, yaitu terstruktur, sistematik, dan masif. maka hukuman maksimal sangat mungkin diperoleh dari para lelaki pelanggaran.
“Pemberi dan penerima, masing-masing akan dikenai hukuman,” tambahnya.
Semtentara jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, hukuman pidana yang akan diberikan kepada pelanggar minimal adalah 36 bulan dan maksimal 72 bulan.
Sedangkan denda yang harus dibayarkan paling kecil Rp 200 juta, dan maksimal Rp 1 Miliar. Hukuman tersebut tidak hanya berlaku untuk para pemberi politik uang, melainkan juga para penerima. Selain itu, jika terbukti melanggar, meskipun telah terpilih dan dinyatakan menang, paslon akan didiskualifikasi.
Loading...