Muharto Minim Pembangunan, Wanedi: Harus Dibangun untuk Keadilan
Ahmad Wanedi saat bersosialisasi dengan warga Muharto (Istimewa)

MALANGTODAY.NET – Perhatian Pemerintah Kota Malang dalam hal pembangunan selama ini dinilai masyarakat masih sangat kurang.

Ali Safi’i (45) salah satu tokoh masyarakat di Jalan Muharto Gg 5B Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang mengungkapkan bahwa pembangunan di wilayah Kotalama terbilang sangat memprihatinkan.

Baca Juga: Puskesmas Arjowinangun Capai Program KB Jangka Panjang Se-Kota Malang

“Banyak (rumah) yang gak layak huni di sini mas, apalagi jalan sangat memprihatinkan,” kata Ali.

Menurutnya sejak tahun 2014 warga Muharto telah mengajukan bantuan pembangunan khususnya bedah rumah namun tidak ada upaya ataupun realisasi dari Pemerintah Kota Malang.

“Sering (ajukan bantuan) Mas, tapi tidak ada realisasi pemerintah,” ucapnya menambahkan. “Apakah kami bukan warga Malang?”

Lebih lanjut Ali menambahkan Program Bedah Rumah hanya pernah sekali dilakukan oleh pemerintah yakni ditahun 2013. Meski begitu, pembangunan yang dilakukan tidak tepat sasaran.

Baca Juga: Selain Launching Tim, Arema FC Kenalkan Jargon Baru

“Pernah sekali waktu awal-awal Abah Anton, tapi itu pun banyak yang salah sasaran. Janda-janda rumahnya tidak diperbaiki malah orang lain yang mampu,” pungkasnya.

Masalah lain yang dikeluhkan adalah mengenai masalah plengsengan. Lokasi wilayah yang diapit oleh dua sungai, yakni Sungai Bango dan Sungai Brantas berakibat pada longsor.

“Ini juga gak ada plengsengan mas, rawan longsor di sini,” ujarnya.

Menanggapi akan keluhan tersebut, Calon Wakil Wali Kota nomor urut 1, Ahmad Wanedi menyampaikan keprihatinannya terhadap pembangunan yang selama ini terjadi.

“Miris sekali, ini gak layak sebenarnya. Muharto harus segera diperbaiki, harus dibangun agar keadilan sosial dirasakan semua masyarakat,” kata Wanedi.

Baca Juga: Terkait Penggeledahan di Kota Malang, KPK: Ada Bukti Terkait Perkara

Mengenai pembangunan yang salah sasaran ia sampaikan bahwa perlu dibangun sistem pendataan yang rigid serta transparansi birokrasi.

“Artinya harus ada data yang pasti, rumah mana yang harus dibangun. Sistem itu juga harus didukung dengan birokrasi yang transparan,” ucapnya.


Reporter    : Choirul Anwar
Editor        : Dian Tri Lestari

Loading...