Langgar Aturan Kawasan Tanpa Rokok, Siap-Siap Didenda Rp 50 Juta!
Ilustrasi Kawasan Bebas Rokok @Istimewa

MALANGTODAY.NET – Peraturan daerah (Perda) kawasan tanpa rokok (KTR) di Kota Malang sudah resmi ditetapkan. Artinya, sudah ada beberapa peraturan yang wajib diterapkan oleh para perokok. Karena jika melanggarar, siap-siap terkena denda sampai Rp 50 juta.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Asih Tri Rachmi menyampaikan, selain denda Rp 50 kita, pelanggar Perda KtR juga akan dikenai sanksi kurungan penjara selama tiga bulan. Sanksi tersebut akan diberlakukan bagi siapa saja yang melanggar aturan, baik perseorangan ataupun lembaga.

“Tapi ini masih dalam tahap disosialisasikan, karena masih baru disahkan,” katanya pada wartawan.

Perempuan berhijab ini juga menyampaikan, beberapa kawasan bebas asap rokok sudah ditetapkan. Diantaranya adalah sekolah dan instansi pendidikan, tempat anak-anak bermain dan tempat pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dan lainnya). Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tidak boleh ada aktivitas merokok ataupun jual beli rokok.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Choeroel Anwar menambahkan, ada beberapa kawasan khusus yang juga diatur dalam Perda tersebut. Diantaranya seperti pasar, terminal, tempat ibadah, tempat kerja atau tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan selain yang wajib KTR. Di kawasan yang ditetapkan oleh perseorangan atau lembaga itu, maka teknis peraturannya akan ditentukan dalam bentuk peraturan Walikota.

“Jadi nanti bisa saja terminal tidak dilarang merokok tetapi dibuatkan smoking area sendiri atau adanya rambu imbauan dan lain-lain. Teknisnya baru nanti dituang dalam perwal,” jelasnya.

Leboh lanjut, politisi Golkar ini menyampaikan, saat ini bagian hukum pemkot masih merumuskan secara final peraturan daerah tersebut sehingga dapat dibuat peraturan walikotanya. Sampai saat ini pihaknya bersama dinas terkait akan mulai memberikan informasi dan sosialisasi terkait KTR.

“Salah satunya melalui sosialosasi bersama Dinkes, dan kami akan memberi pengawalan ketat terkait peraturan tersebut,” pungkasnya.

Loading...