KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eddy Rumpoko
Kantor KPK @twitter/kpk_ri

MALANGTODAY.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran dana dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur Tahun Anggaran 2015.

“Penelusuran aliran dana dan proses pembahasan dan persetujuan APBD Kota Malang menjadi materi yang didalami oleh penyidik pada rangkaian pemeriksaan kasus ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (22/8), dikutip dari Antara.

Terkait penyidikan kasus itu, KPK pada Selasa (22/8) memeriksa tiga saksi untuk dua tersangka yang berbeda.

Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Jarot Edy Sulistyono (JES).

Moch Arief Wicaksono juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tersebut karena diduga menerima suap dari Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang Tahun 2015.

Selain itu, KPK juga akan memeriksa Wali Kota Malang Mochamad Anton dan Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi Partai Gerindra Salamet sebagai saksi untuk tersangka Moch Arief Wicaksono (MAW).

Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa KPK menangani beberapa kasus suap terkait dengan pembahasan dan pengesahan APBD di Kabupaten/Kota dan bahkan Provinsi di Indonesia.

“Kami imbau pada daerah-daerah lain agar memperhatikan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani ini agar proses pembahasan APBD tidak dijadikan alat untuk tawar menawar untuk keuntungan pribadi atau kelompok,” tuturnya.

Menurut Febri, pembahasan dan pengesahan APBD yang transaksional apalagi ada unsur suap tentu dapat merugikan kepentingan masyarakat yang seharusnya dapat menikmati uang mereka secara maksimal.

KPK telah menetapkan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono (MAW) sebagai tersangka dalam dua kasus, yaitu terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dan penganggaran kembali pembangunan Jembatan Kedungkandang.

“Kasus pertama, MAW diduga menerima suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono (JES) terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. Diduga MAW menerima uang sejumlah Rp700 juta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat konferensi di gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/8).

Sebagai penerima MAW disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sebagai pemberi, JES disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sedangkan pada kasus kedua, MAW diduga menerima suap dari Hendarwan Maruszaman (HM) terkait penganggaran kembali proyem pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang Tahun Anggaran 2016 pada tahun 2015.

“Diduga MAW menerima Rp250 juta dari proyek sebesar Rp98 miliar yang dikerjakan secara multiyears tahun 2016-2018,” kata Febri.

Sebagai penerima MAW disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pemberi HM disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK pada Senin (14/8) telah memeriksa Wali Kota Malang Moch Anton.

KPK mendalami kepada Moch Anton terkait pembahasan APBD hingga terjadinya indikasi suap yang menjerat Ketua DPRD Kota Malang Malang Moch Arief Wicaksono.

“Tentu yang berkaitan dengan tugas-tugas yang bersangkutan, misalnya seperti pembahasan APBD seperti apa. Tentu tidak hanya dibahas oleh DPRD saja, tentu ada pihak pemerintah. Itu bagaimana proses terjadinya sehingga ada tindakan indikasi suap Ketua DPRD,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (14/8).

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here