Komnas HAM RI Takar Keberpihakan Pemkot Malang Atas Kelompok Minoritas
Wali Kota Malang, Sutiaji bersama tim Komnas HAM RI (Istimewa)

MALANGTODAY.NET – Keberpihakan Pemkot Malang terhadap kelompok minoritas ditakar oleh Komnas HAM RI. Hal tersebut disampaikan oleh Kasubbag Rencana Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI.

“Kota Malang dengan kondusifitas serta heterogenitasnya yang tinggi, kami harap juga menjadi salah satu daerah yang memiliki skor sekaligus panutan untuk kepedulian terhadap kelompok minoritas, “ujar Kasubbag Rencana Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Andre Wahyu Cahyadi saat melakukan visite dan verifikasi secara langsung kepada Walikota Malang, beberapa saat lalu.

Baca Juga: Tabrakan Beruntun, Mobil Ayla Sasak Motor di Depan Nelongso

Didampingi Sekkota Wasto, Kadispendukcapil Eni Hari dan Kadisbudpar Ida Ayu Wahyuni, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan kepada Tim Komnas HAM, bahwa keberadaan FKUB Kota Malang menjadi jembatan sekaligus wadah merangkul kelompok minoritas di Kota Malang.

“Kelompok penghayat kepercayaan masuk bagian dalam FKUB, dan kita selalu ajak dalam setiap dialog dialog keagamaan maupun kemasyarakatan. Khusus terkait keputusan Pemerintah atas pencatuman dan pencatatan status keagamaan dalam identitas kependudukan (KTP dan KK) yang menjadi concern visite pihak Komnas HAM RI, Pemkot telah melakukan sosialisasi secara langsung kepada komunitas penghayat kepercayaan,” tuturnya.

Baca Juga: Curah Hujan Tinggi, Beberapa Wilayah Kabupaten Malang Terendam Banjir

Berdasarkan data Dispendukcapil kota Malang, dari sekitar 22 paguyuban penghayat kepercayaan dengan anggota sekitar 1000-2000 orang, yang melakukan perubahan status keagamaan menjadi Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, baru ada 2 KK serta 3 KTP, dan ke semuanya tidak diikuti dengan perubahan status keagamaan anak anaknya dan atau anggota keluarga lainnya.

“Iya itu juga telah jadi perhatian. Dan saya sudah minta kepada pemuka kepercayaan agar segera menyepakati dan merumuskan dalam kongresnya, agar membuat aturan pengajaran tersebut. Tentu akan berjalan efektif bila memang sudah ada siswa yang terdata dalam status keagamaannya menjadi Penghayat,” ujar orang nomor satu di Kota Malang itu.


Reporter: Rosita Shahnaz
Editor     : Endra Kurniawan

Loading...