Wali Kota Malang saat menghadiri Kegiatan Peningkatan Literasi dan Akses Keuangan di Hotel Aria Gajayana Malang, Jumat (23/11/2018) (ist)
Wali Kota Malang saat menghadiri Kegiatan Peningkatan Literasi dan Akses Keuangan di Hotel Aria Gajayana Malang, Jumat (23/11/2018) (ist)

MALANGTODAY.NET Problematika terhambatnya produksi para pelaku usaha khususnya di Kota Malang ini disinyalir karena kurang efisiennya akses permodalan dari pemerintah. Oleh karena itu Wali Kota Malang Sutiaji, mengimbau kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) agar aktif mencarikan solusi permodalan bagi pelaku usaha.

“Saya mendorong kepada TPKAD agar hadir mencarikan solusi bagi pelaku usaha,” ujar Sutiaji pada saat memberikan Pengarahan, Jumat (23/11/2018).

BACA JUGA: DPMPTSP Gelar Bimtek OSS Bagi ASN dan Satgas Kota Malang

Pelaku usaha yang dimaksud tersebut adalah difokuskan untuk para pelaku UMKM yang ada di kota Malang ini. Melalui forum Peningkatan Literasi dan Akses Keuangan, bertempat di Hotel Aria Gajayana Malang, Jumat (23/11) yang dihadiri pula oleh para pelaku usaha itu, Sutiaji melakukan dialog dengan tujuan menggali keluhan selama ini yang dihadapi oleh mereka.

Dari dialog tersebut diketahui rata-rata keluhan pelaku usaha dikarenakan susahnya akses permodalan sehingga usaha tidak bisa berjalan dengan lancar.

Menurut orang nomor satu di Malang ini, permasalahan permodalan ini berkaitan dengan banyak hal, termasuk dengan agunan atau jaminan kepada pelaku usaha kecil. Karenanya, diharapkan nantinya TPKAD memberikan solusi kepada para pelaku usaha itu agar bisa mendapat pinjaman dana dan dimanfaatkan untuk pengembangan usaha.

“Tapi terkadang dalam beberapa kasus juga ada pelaku usaha yang meminjam dana untuk modal, akan tetapi diarahkan untuk kegiatan konsumtif, ini nantinya yang akan menggangu skema keuangan yang ada,” imbuhnya.

Sutiaji juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Malang, berencana akan memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha agar bisa melakukan manajemen keuangan dengan baik, sehingga aliran dana bisa terjaga untuk kepentingan produksi para pelaku usaha.

BACA JUGA: E-Retribusi Pedagang Pasar, Terobosan Baru Pemkot Malang

“Termasuk bagaimana program zero riba itu nanti akan kita gulirkan dengan harapan usaha mikro bisa naik kelas menjadi usaha kecil. Usaha kecil bisa naik kelas menjadi usaha menengah dan seterusnya,” bebernya.

Ia mengatakan bahwa jika dalam program pemerataan dan pengoptimalan permodalan untuk para UMKM ini tak berjalan dengan baik, maka kinerja dari TPKAD harus dipertanyakan.

“Jika dikemudian hari masih ada yang kesulitan akses dana, maka belum ada prestasi TPKAD,” pungkas Sutiaji.


Penulis: Andika Fajar
Editor: Ilham Musyafa

Loading...