DPRD Menuntut Pemkot Malang Telurkan Regulasi Tutup Transportasi Online
Ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono (Pipit Anggraeni)

MALANGTODAY.NET – DPRD menuntut agar pemerintah kota (Pemkot) Malang segera mengeluarkan regulasi untuk menutup transportasi berbasis online. Karena saat ini, kondisi yang ada di lapangan membutuhkan penanganan tegas.

Ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono mengatakan, salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meredam polemik yang terus berkepanjangan ini adalah sikap tegas dari pemerintah kota. Sehingga, keinginan para sopir harus segera diselesaikan.

“Sudah sangat banyak keluhan yang berasal dari masyarakat, karena mereka susah mencari angkutan umum,” terang Arief pada Media, Rabu (8/3).

Ppemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara operasional transportasi online. Terlebih dalam keadaan yang bersifat sangat mendesak. Kebijakan lokal sangat diperlukan untuk menciptakan suasana yang kondusif.

“Nanti, baru akan disinkronkan dengan regulasi yang berasal dari Kementerian Perhubungan dan pemerintah pusat,” tambahnya.

Keputusan mendesak itu menurut Arief juga sangat memungkinkan. Sebab Dishub Provinsi sebelumnya juga sudah menyebutkan bahwa transportasi berbasis online di Kota Malang ini sifatnya adalah ilegal.

“Kalau sudah ilegal berarti kan sudah bisa dinonaktifkan sebenarnya, dan ini menunggu ketegasan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here