DPR Desak Regulasi Angkutan Berbasis Online
Ilustrasi Angkot Mogok di Kota Malang Karena Menolak Adanya Angkutan Berbasis Online Beberapa Saat Lalu (Pipit Anggraeni)

MALANGTODAY.NET – Polemik antara angkutan umum konvensional dan berbasis online kini sudah menjadi sorotan publik nasional. Beberapa daerah, selain Malang juga dilanda permasalahan yang nyaris sama.

DPR RI mendesak, agar pemerintah segera menelurkan regulasi terkait angkutan berbasis online. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan harus segera mengeluarkan peraturan yang jelas. Sehingga setiap daerah yang memiliki masalah serupa dapat menjadikannya sebagai sebuah acuan.

“Sifatnya harus berkeadilan, semua harus didengar, nggak boleh ada yang dirugikan di sini. Karena keduanya merupakan warga negara yang harus mendapat perlindungan,” kata Saleh Partaonan Daulay, Anggota DPR RI ketika bertandang ke Kota Malang, Selasa (14/3).

Pemerintah harus berdiskusi bersama pengusaha yang bergelut dalam bidang transportasi online dan konvensional. Sehingga kecemburuan sosial yang menjadi permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

Pemerintah, lanjutnya, harus mendengarkan setiap aspirasi dari masing-masing pihak. Permintaan kedua belah pihak dapat ditampung dan regulasi pun dapat dikeluarkan oleh pemerintah.

“Lha sekarang kalau tiba-tiba Go-Jek itu dihapuskan yo nggak bisa. Itu nanti akan menambah angka pengangguran, jadi harus ada titik temu yang tidak merugikan,” jelas politisi PAN ini.

Sementara terkait Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 yang saat ini masih dalam uji publik, dia berharap agar pemerintah gencar mensosialisasikannya kepada masyarakat. Apabila sudah menjadi peraturan yang mengikat, tidak ada polemik baru yang ditimbulkan.

“Harus disampaikan, supaya ada arahnya dan masyarakat tahu,” pungkasnya. 

(*pit/ags)

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here