Dewan Dukung Petugas Tilang Taksi Online Yang Beroperasi
Ilustrasi taksi online © PRFM

MALANGTODAY.NET – Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang taksi online direncanakan rampung direvisi pada awal April. Isinya tentang peraturan yang harus dipenuhi bagi taksi online yang hendak beroperasi. Sepanjang proses taksi online dilarang beroperasi dan dilakukan penilangan.

Namun saat ini, ternyata masih banyak sopir angkutan umum yang merasa tidak puas dengan penertiban yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Malang. Mereka merasa, hanya dengan menilang saja sampai turun peraturan resmi tidak akan membuat driver online jera.

Ketua DPRD Kota Malang, M. Arief Wicaksono menyebutkan, langkah yang diambil Dishub sudah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Sehingga keputusan final baru dapat disampaikan ketika ada kejelasan dari pemerintah pusat.

“Kalau tidak ditilang, lalu mau diapakan lagi. Kan kemarin sudah ada kesepakatan, dan tidak bisa kita semena-mena melarang operasi transportasi online, mereka juga warga Malang,” katanya pada MalangTODAY.net, Rabu (22/03).

Menurutnya, akan ada 11 poin yang harus dipenuhi oleh taksi online ketika hendak beroperasi. Di antaranya terkait uji kir, izin trayek, plat kuning, hingga tarif berdasarkan batas atas dan batas bawah.

Sehingga apabila memang peraturan tersebut disetujui, maka setiap pihak diminta untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat.

“Tapi semua tergantung keputusan pemerintah Provinsi, dan pemerintah kota sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa agar tak berbenturan,” beber Arief.

Polemik ini diharapkan dapat segera diselesaikan dengan jalan tengah. Karena di beberapa daerah di Indonesia, pada kenyataannya transportasi online dan konvensional bisa bersejajar dan tanpa ada gesekan.

“Perkembangan teknologi, bagaimana pun juga tidak bisa dibendung, tapi harus disikapi dengan baik,” pungkasnya. (ind)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.