Pelayanan di kantor BPJS Kota Malang@Endra Kurniwan/MalangTODAY.net

MALANGTODAY.NET Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menargetkan, seluruh warga sudah ter-cover asuransi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2020. Demi mewujudkan target tersebut, Wali Kota Malang Sutiaji berencana mengalokasikan anggaran Rp 45 miliar di APBD 2020.

Dana tersebut bakal digunakan untuk mengasuransikan sekitar 300 ribu warga yang hingga kini belum ter-cover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sesuai data dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil), jumlah warga Kota Malang sekitar 960 ribu jiwa. Tapi, yang menjadi peserta BPJS sekitar 696 ribu jiwa. Sisanya hampir 300 ribu jiwa belum punya asuransi kesehatan.

”Kami berupaya melakukan percepatan agar seluruh masyarakat ter-cover dana jaminan sosial kesehatan,” ujar Wali Kota Malang Sutiaji dalam beberapa kesempatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Malang dr Supranoto membenarkan bahwa Rp 45 miliar di-plot untuk meng-cover asuransi kesehatan semua masyarakat.

”Saya tidak hafal jumlahnya. Yang mau kami cover itu sisanya. Sekitar dua ratus sembilan puluh ribu lebih,” ujar Supranoto kemarin (13/8).

Mantan staf ahli wali kota itu menambahkan, rencana meng-cover asuransi kesehatan seluruh warga itu kebijakan Sutiaji.

Meski anggaran baru digelontorkan pada 2020, saat ini pihaknya sudah mulai pendataan. Misalnya menghitung mana saja warga yang belum ter-cover BPJS.

Bagaimana jika yang belum ter-cover adalah orang kaya? Pranoto tidak mempermasalahkan. Dia tetap akan menanggung premi warga, termasuk orang kaya. Tapi, dia yakin ratusan ribu warga yang belum ter-cover BPJS Kesehatan tersebut berasal dari kalangan tidak mampu.

”Kebijakan pemerintah kan begitu (menjamin seluruh warga). Jadi ya semua, yang belum ter-cover BPJS akan ditanggung pemerintah,” imbuhnya.

RSUD Dirancang Tampung Rujukan 300 Ribu Pasien BPJS

Pejabat eselon II-B Pemkot Malang itu menambahkan, dana yang akan digelontor pada 2020 meningkat jika dibanding sebelumnya. Pada 2019 lalu, pemkot mengalokasikan dana Rp 15 miliar.

Penambahan alokasi anggaran tersebut karena makin banyak warga yang di-cover. Sementara sebelumnya cukup Rp 15 miliar karena hanya sebagian saja yang ter-cover. ”Ya naik sekitar dua ratus persen. Kan memang harus di-cover semua,” katanya.

Selain itu, pemkot juga bakal memaksimalkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang. Sebab, RSUD akan menjadi salah satu rumah sakit rujukan.

Mekanismenya, pasien BPJS yang tidak bisa ditangani di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat satu, akan dirujuk ke RS tipe B. Salah satunya RSUD Kota Malang.

”Nanti rujukan pertama harus ke RSUD Kota Malang. Kecuali yang sudah ter-cover, misalnya dari perusahaan swasta, itu beda lagi,” tandasnya.

Diharapkan Bisa Meminimalisasi Silpa

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang Erik Setyo Santoso menambahkan, rencana alokasi anggaran Rp 45 miliar untuk asuransi kesehatan itu masuk program prioritas pemkot. ”Ya, memang ini dikhususkan, prioritas,” kata Erik.

Erik berharap, dengan adanya program asuransi untuk semua masyarakat, bisa meminimalisasi sisa lebih penghitungan anggaran (silpa). ”Dana yang tidak terserap akan jadi silpa.

Silpa itu (rata-rata dari) proyek-proyek,” tutur pria yang juga menjabat Plt kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang itu.

Erik menegaskan, program pemkot menjamin asuransi BPJS seluruh warganya tersebut sesuai semangat pemerintah pusat. ”Sesuai program nasional,” kata pria yang juga menjabat Plt DPMPTSP Kota Malang itu.

Sementara itu, Kepala BPJS Malang Hendry Wahyuni menyatakan, pihaknya merespons positif program pemkot mengasuransikan seluruh warganya. ”Itu kebijakan pemkot. Kami hanya menerima klien dan memprosesnya,” singkatnya.

Sedangkan dari sisi kepesertaan, hingga Juli 2019 lalu, jumlah warga Kota Malang yang ter-cover BPJS sekitar 696.440 jiwa.

Rinciannya, sekitar 239.226 warga termasuk  peserta bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri. Sedangkan sisanya 54.894 jiwa kategori penerima bantuan iuran (PBI) dari APBD Kota Malang.

Sedangkan dari sisi fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKTRL), ada 48 rumah sakit (RS) yang digandeng BPJS. Yakni, RS tipe C, B, hingga A.

Pewarta : Farus Shidiq, Sandra Desi
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Mahmudan

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.