BPBD Tandatangani Pakta Integeritas Saat Ultah Kota Malang 
Kepala BPBD Kota Malang, J. Hartono (Pipit Anggraini)

MALANGTODAY.NET – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang menuntut agar Walikota Malang segera melegalkan beberapa turunan undang-undang pelaksana Penanggulangan Bencana. Regulasi tersebut dianggap sudah sangat mendesak dibutuhkan.

Kepala BPBD Kota Malang, J. Hartono mengatakan, undang-undang pelaksana penanggulangan bencana baru disahkan. Sehingga, diperlukan beberapa turunan Peraturan Walikota (Perwal. Sehingga, setiap kebutuhan dan cara kerja di lapangan dapat berjalan lebih lancar.

“Kalau ada Perwal, itu akan sangat menguatkan kami di lapangan,” tambahnya.

Dicontohkan, untuk kasus pemberian bantuan tunai misalnya, yang selama ini memang belum ada ketentuan. Sehingga ditakutkan akan ada kecenderungan bersifat subjektif. Sementara apabila ada peraturan yang mengikat, maka akan diperoleh porsi yang tepat.

“Selain itu juga berkaitan dengan SOP misalnya,” tambah.

Tak hanya itu, dia juga menyampaikan, kebutuhan lain yang juga mendesak adalah terkait dengan fasilitas kantor. Sebab kantor yang digunakan saat ini masih kurang representatif. Salah satunya juga berkaitan dengan gudang, yang belum tersedia.

Sebab sejauh ini, lanjutnya, gudang untuk memenuhi kebutuhan alat-alat BPBD masih disimpan atau dititipkan di gudang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol).

Sementara gudang kecil yang ada di kantor saat ini hanya untuk menyimpan peralatan yang dibutuhkan untuk penanganan cepat.

“Kantor kamk aja masih kurang representatif, di perumahan,” pungkasnya.

 

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here