BP2D Evaluasi Pendistribusian 250 Ribu Lembar Surat PBB
Suasana Evaluasi Distribusi SPPT PBB BP2D bersama Camat dan Lurah se-Kota Malang (Humas Pemkot Malang for Malangtoday.net)

MALANGTODAY.NET – Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mendistribusikan 250 ribu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan. Surat dengan masa pajak 2017 itu diberikan kepada 57 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan, meliputi Blimbing, Lowokwaru, Klojen, Sukun dan Kedungkandang sejak Januari lalu.

Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT mengatakan, penyampaian yang dilakukan lebih awal itu ditargetkan mampu membuat masyarakat segera membayar PBB.

Sehingga, dapat memanfatkan kesempatan untuk keperluan lainnya, seperti peralihan hak atas tanah dan bangunan maupun keperluan-keperluan lain.

“Kami juga berkoordinasi dengan beberapa dinas, termasuk kelurahan dan kecamatan. Karena untuk wajib pajak (WP) dengan nominal di bawah Rp 500 ribu dapat berkoordinasi dengan pihak RT, RW dan kelurahan setempat,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima MalangTODAY.net, Selasa (28/2).

Selain itu juga dilakukan sosilisasi program Sunset Policy II (pemutihan) di masing-masing kelurahan. Karena program ini hanya berlangsung hingga 16 April mendatang dan masyarakat diimbau segera memanfaatkan sebaik mungkin program pemutihan yang resmi dilaunching 16 Januari lalu itu.

Dengan memanfaatkan Sunset Policy, para Wajib Pajak (WP) PBB Perkotaan akan mendapatkan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan. Pelunasan PBB yang belum terbayar dalam rentang waktu untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012 akan mendapat keringanan.

“Kami tetap berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Bagi para WP PBB Perkotaan yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, jangan sia-siakan waktu selagi program Sunset Policy terus berjalan sampai 16 April nanti,” kata Ade.

Walikota Malang, Moch Anton dalam arahannya kepada para lurah dan camat menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral dalam mensukseskan program-program bersifat pelayanan prima. Termasuk di dalamnya dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah bersama BP2D.

Anton berpesan agar para camat dan lurah terus berinovasi dan meningkatkan kinerja demi terwujudnya pelayanan terbaik pada masyarakat. “Ke depan, camat dan lurah juga harus meningkatkan kinerja demi peningkatan PAD, jika perlu kita gunakan teknologi dan informasi berbasis sistem serta aplikasi untuk menunjang hal tersebut” tegas Anton.

“Kesemuanya itu, semata-mata bertujuan untuk mensukseskan pembangunan di Kota Malang” tandasnya lagi.

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda

Balas

Please enter your comment!
Please enter your name here