Foto: Kuasa hukum PPLP PT PGRI pihak Soedja'i di Malang, yakni MS Al Haidary (yoga)

MALANGTODAY.NET – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi PPLP-PT PGRI Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) versi Soedja’i sudah tertera di sistem informasi resmi MA RI. Dengan begitu, konflik yang terjadi di Unikama bisa dianggap usai.

“Jadi begini, Hakim Agung itu membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta. Karena ada yang, kemudian tidak dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi,” kata Pengacara pihak Soedja’i di Jakarta, Dr Asrun SH melaui sambungan telepon, Rabu (15/5/2019).

Lebih detail, ia menjelaskan bahwa dalam fakta di persidangan menyatakan bahwa PPLP- PT PGRI yang dipimpin Christea, tidak bisa melakukan rapat umum anggota (RUA). “Tidak bisa mengadakan rapat karena dia wakil ketua, kemudian saat wakil ketua sudah diberhentikan dia, sudah tidak lagi terima fasilitas, lalu Christea tidak melakukan perlawanan dan tidak melakukan bantahan. Berarti dia terima itu posisi itu,” tandasnya.

Ia menambahkan, Christea juga tidak berhak melakukan HRUPS yang hanya bisa dilakukan oleh ketua, bukan oleh orang yang sudah dinonaktifkan. “Apalagi dalam badan (hukum) dia cuma wakil, tidak bisa HRUPS,” tuturnya.

Selain itu, MA juga menemukan adanya dokumen yang tidak benar, seperti dokumen pajak yang bernomer NPWP salah. “Nah ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim PTUN saat itu, makanya dikoreksi, karena itu dibatalkan juga putusan oleh Pengadilan Tinggi, kemudia Mahkamah Agung mengambil alih dan memeriksa berkas-berkas, sehingga (Unikama) kembali ke pelaksana baris yang lama, karena Majelis Hakim menyatakan bahwa pak Soejai yang sah,” paparnya.

Secara terpisah, kuasa hukum PPLP PT PGRI pihak Soedja’i di Malang, yakni MS Al Haidary, menyebut jika perkara atau sengketa perebutan yayasan yang berproses panjang telah selesai dengan adanya putusan MA tersebut. “Artinya sudah selesai. Dalam hal ini, Christea the end,” pungkas Haidary.

Dengan begitu, salinan putusan kasasi MA akan segera diberikan kepada pihak bank untuk pembukaan blokir rekening yayasan. “Bank BNI 46 bisa membuka blokir rekening. Kalau (bank) menolak, kami laporkan tindak pidana,” tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum PPLP PT PGRI kubu Christea Frisdiantara, yakni Erpin Yuliono akan mengajukan peninjauan kembali (PK). “Kami melakukan upaya hukum luar biasa, yakni PK, dalam waktu dekat ini,” jelasnya.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.