Kebijakan Kenaikan Tarif Sampai Harga Pokok Bebarengan, Mendapat Tentangan Masyarakat
Ilustrasi

MALANGTODAY.NET – Beberapa pekan terakhir, masyarakat memang dibingungkan dengan kenaikan berbagai tarif hingga harga kebutuhan pokok yang berlangsung secara bebarengan. Sontak, berbagai elemen masyarakat pun angkat bicara. Tanpa kecuali PC IMM Malang Raya yang menolak keras keputusan yang dibuat oleh pemerintah tersebut.

Ketua bidang Hikmah PC IMM Malang, Fajrin Fadillah, melalui keterangan tertulisnya mengatakan, kebijakan kenaikan yang terjadi pada Tarif Dasar Listrik (TDL), Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengurusan Surat Kendaraan Bermotor sangatlah tidak logis. Dia menduga, kenaikan tersebut, khususnya BBM, adalah realisasi dari rencana kenaikan pada tahun sebelumnya yang ditunda setelah mendapatkan tentangan keras dari berbagai kalangan.

Seperti diketahui sebelumnya, lanjutnha, kenaikan harga BBM kali ini merupakan kenaikan yang keempat kalinya selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni pada 17 November 2014, 28 Maret 2015, 1 Oktober 2015, dan 5 Januari 2017.

“Kenaikan tersebut menjadi akibat langsung dari dominasi Imperialisme yang terus melakukan monopoli atas tanah, bahan mentah dan sumber daya alam di Indonesia, termasuk monopoli atas sumber daya energi dan mineral,” katanya.

Dia menyebutkan, kenaikan harga BBM di Indonesia sejatinya tidak terlepas dari intervensi kapitalisme monopoli (Imperialisme) yang terus memaksa rezim bonekanya untuk melakukan penghapusan subsidi bagi rakyat. Demikian pula halnya dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pangan. Hal itu menurut Fajrin merupakan akibat langsung dari kenaikan harga BBM, sekaligus sebagai cermin atas hancurnya sektor agraria sebagai fondasi ekonomi nasional.

“Yakni masalah yang tidak bisa dipisahkan dari perampasan dan monopoli tanah serta monopoli produksi pangan di tangan industri imperialis dan borjuasi komprador,” ungkapnya.

Seluruh kebijakan anti rakyat dan anti nasional tersebut, tambah Fajrin, secara politik terletak di tangan Jokowi-JK dan kapitalis birokrat dibawahnya.

“Itulah mengapa kapitalisme birokrat merupakan musuh rakyat yang harus dilawan karena menjadi gerbang legitimasi politik dan hukum bagi imperialisme dan feodalisme secara sah mencekik nasib rakyat Indonesia,” ujar Fajrin.

Dia menegaskan, dalam waktu dekat, PC IMM Malang Raya juga akan mengadakan kajian yang ditujukan kepada anggota IMM dan masyarakat luas, serta melakukan penyikapan guna merespon permasalahan tersebut.

“Intinya kita ingin memberi kabar kepada Rezim Jokowi-Jk bahwa masih ada perlawanan dari sektor rakyat mahasiswa untuk menolak kenaikan harga BBM dan lainnya,” tandas Fajrin.

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda

Balas

Please enter your comment!
Please enter your name here