Awas! Polres Malang Beri Warning Mafia Tanah
Penandatanganan MoU tentang pembentukan Satgas Mafia Tanah di Mapolres Malang (Dhimas)

MALANGTODAY.NET – Keberadaan mafia tanah atau cukong tanah selama ini kerap menghantui masyarakat. Oleh karena itu Polres Malang bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang sepakat untuk memberantas keberadaan cukong ini.

Hal itu diseriusi dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pembentukan satuan tugas (Satgas) Mafia Tanah antara Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung dengan Kepala BPN Kabupaten Malang, Djuprianto Agus Susilo. Penandatanganan MoU digelar di Mapolres Malang, Kamis (2/11).

Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung mengatakan bahwa untuk memberantas keberadaan cukong tanah itu perlu adanya pencegahan. Ujung menambahkan jika masalah tanah dapat menimbulkan konflik sosial jika tidak di cegah.

“Sengketa tanah ini termasuk pemicu konflik sosial, muaranya akan kekonflik sosial. Bisa masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dan pemerintah dan bisa masyarakat dengan pelaku usaha. Saya ulangi, Presiden (Joko Widodo) itu tidak ingin ada konflik. Di Kabupaten Malang banyak permasalahan sengketa tanah, seperti di Tirtoyudo dan Perhutani, itu perlu wasit yang adil, kalau tidak tegas dan adil bisa jadi pematik sosial,” ujar AKBP Yade Setiawan.

Lebih lanjut, Ujung mengungkapkan jika sejak lama masyarakat telah dihantui dengan sistem birokrasi yang dianggap terlalu rumit terkait masalah pertanahan. Oleh karena itu Ujung meminta agar segala proses yang dianggap rumit itu segera dibenahi.

“Sejak lama masyarakat kita dihantui sulitnya masalah urusan pertanahan, baik waktu dan biaya. Kita dukung di Kabupaten Malang ini mulai birokrasinya, waktunya, biayanya, kita benahi,” imbuhnya.

Diharapkan dengan adanya MoU antara Polres Malang dan BPN Kabupaten Malang dapat menekan keberadaan mafia tanah. Selain itu yang terpenting adalah perbaikan birokrasi.

“Tidak ada lagi mafia di Kabupaten Malang. Birokrasi, waktu, biaya makin transparan, tidak ada pungli (pungutan liar), dan pindana-pidana tanah segera diselesaikan, termasuk konflik tanah,” pungkasnya. (Mas/end)