Kapolres Malang mengukuhkan anggota tim Satgas Anti Money Politic @DhimasMalangTODAYnet
Kapolres Malang mengukuhkan anggota tim Satgas Anti Money Politic @Dhimas/MalangTODAY.net

MALANGTODAY.NET – Keseriusan Polres Malang untuk menyukseskan Pemilu 2019 sudah mulai terlihat. Mereka tidak ingin pesta demokrasi lima tahunan itu dikacaukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Sebagai langkah antisipatif, Polres Malang resmi membentuk tim Satgas Anti Money Politic jelang pelaksanaan Pemilu 2019. Pengukuhan Satgas Anti Money Politic itu dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kepanjen, Selasa (9/4/2019).

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung menjelaskan, Satgas Anti Money Politic ini memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pendamping Bawaslu. Mereka akan bertugas mulai hari ini, hingga pasca Pemilu nanti.

“Sebelum ada indikasi terjadinya praktik tersebut, kita harus ada pencegahan. Karena dalam undang-undang Pemilu kan juga telah ada pasalnya. Memang dalam praktiknya segala bentuk kecurangan Pemilu juga termasuk money politic adalah tugas Bawaslu. Maka dari itu, kita bentuk Satgas Anti Money Politic, tujuannya yang pertama untuk mencegah, dan yang kedua sudah jelas kami akan menangkap jika memang terbukti di lapangan terjadi,” kata pria yang akrab disapa Ujung itu.

Kapolres yang sudah menjabat sejak akhir 2016 lalu itu menambahkan, Satgas tidak langsung melakukan penindakan jika ditemukan indikasi politik uang pada Pemilu nanti. Koordinasi dengan Bawaslu yang akan diutamakan bila ditemukan indikasi politik uang.

“Mengingat di undang-undang Pemilu kan ada tiga opsi. Apakah pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran administrasi Pemilu yang nanti larinya ke Bawaslu, ataukah pelanggaran kode etik pemilu ke DKPP atau memang pidana Pemilu. Dan nanti baru gerbangnya masuk melalui Sentra Gakkumdu,” terangnya.

Lebih jauh, Ujung mengungkapkan, wilayah Kabupaten Malang yang luas membuat pontensi munculnya politik uang pun makin besar. Melihat kondisi itu, pihaknya akan segera melakukan pemetaan titik-titik yang dianggap rawan politik uang.

“Untuk titik-titik mana saja yang rawan terjadi praktik money politic memang masih belum terpetakan. Kalau di wilayah hukum Polres Malang ada 7.863 TPS, sementara di seluruh wilayah Kabupaten Malang ada sekitar 8 ribu lebih TPS yang tersebar di 33 kecamatan. Untuk itu terlebih dahulu akan kami lakukan analisa,” tandasnya. (DHI/AL)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.