MALANGTODAY.NET - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kembali memberi warning kepada para Kepala Desa di wilayahnya agar bertanggungjawab dalam mengelola dana desa (DD) ataupun alokasi dana desa (ADD). Plt Bupati Malang, Muhammad Sanusi mengatakan, desa merupakan ujung tombak pembangunan. Desa telah diberikan kewenangan dan sumber dana yang begitu besar dengan tujuan agar dapat mengelola potensi yang dimiliki serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. ''Anggaran yang diterima desa tentunya harus disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Nilai nominal dana desa yang menjadi bagian terbesar dari keuangan desa, wajib dikelola dengan baik dan benar,
Plt Bupati Malang, Muhammad Sanusi saat berbicara kepada awak media belum lama ini @Dhimas/MalangTODAY

MALANGTODAY.NET – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kembali memberi warning kepada para Kepala Desa di wilayahnya agar bertanggungjawab dalam mengelola dana desa (DD) ataupun alokasi dana desa (ADD).

Plt Bupati Malang, Muhammad Sanusi mengatakan, desa merupakan ujung tombak pembangunan. Desa telah diberikan kewenangan dan sumber dana yang begitu besar dengan tujuan agar dapat mengelola potensi yang dimiliki serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

”Anggaran yang diterima desa tentunya harus disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Nilai nominal dana desa yang menjadi bagian terbesar dari keuangan desa, wajib dikelola dengan baik dan benar,” tegas Sanusi disela-sela kegiatan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (25/3/2019).

Lebih jauh, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan, pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar harus dibarengi prinsip lainnya. Meliputi transparansi dan akuntabilitas.

“Pengelolaannya harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga dana tersebut dapat digunakan secara tepat sasaran. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sejak dana desa ini digulirkan, masih rentan terhadap permasalahan hukum,” terangnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang itu menambahkan, permasalahan hukum yang berkaitan dengan dana desa lebih karena kurangnya pemahaman. Oleh karena itu, Sanusi mengimbau agar aparatur desa bisa mempelajari peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan dana desa.

“Banyak hal yang melatarbelakangi permasalahan tersebut, salah satunya kurangnya pemahaman yang benar dengan aturan yang ada. Hal ini tentunya perlu dilakukan upaya pendampingan dan pengawalan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa ini,” tandasnya. (DHI/sig)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.