Pipa PDAM Pecah, Warga Kota Malang Kekurangan Air
Ilustrasi PDAM (Istimewa)

MALANGTODAY.NET Pemkab Malang mulai menunjukkan ”taringnya” dalam mengawal sejumlah aset. Beberapa upaya penegakan hukum mulai mereka lakukan. Seperti tersaji kemarin (8/7) di Rumah Pompa PDAM Kota Malang yang terletak di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis.

Lantaran belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin gangguan atau HO, petugas Satpol PP Kabupaten Malang memasang papan peringatan di sana.

”Itu (pemasangan papan peringatan) karena mereka belum bisa menunjukkan izin kepemilikan rumah pompa berupa IMB dan HO,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono.

Terkait dengan kepengurusan izin tersebut, dia menuturkan bila Pemkab Malang telah tiga kali menyurati PDAM Kota Malang agar segera mengurus dokumen kelengkapan izin operasional mereka.

Namun sampai kemarin, instruksi tersebut masih belum ditindaklanjuti oleh PDAM maupun Pemkot Malang.

”Kami bukan menyegel, tapi dalam rangka pengawasan agar pihak yang bersangkutan segera menyelesaikan perizinan,” tambah Didik.

Mantan Inspektur Kabupaten Malang itu menyebut bila Pemkot Malang sebenarnya telah mengurus perizinan tersebut.

Namun, masih ada beberapa persyaratan teknis yang belum dipenuhi. Rumah pompa PDAM Kota Malang itu pun diindikasi telah melanggar dua aturan.

Yakni, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat 1 tentang IMB. Serta Perda Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 3 Ayat 1 tentang Izin Gangguan atau HO.

Meski sudah ada papan peringatan yang dipasang, Didik memastikan bila operasional PDAM Kota Malang bakal tetap berjalan normal.

”Tidak akan sampai mengganggu distribusi air bagi pelanggan karena nanti justru akan memicu gejolak sosial. Langkah ini semata-mata adalah bentuk ketaatan hukum. Meskipun sama-sama pemerintahan, tetap harus taat hukum,” terangnya.

Tanggapan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat menuturkan bila selama ini bangunan tersebut juga belum mengantongi izin keterangan rencana kabupaten (KRK).

Seperti diketahui, sejak awal 2019 lalu ada perubahan kewenangan terkait pengajuan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) di Kabupaten Malang.

Jika sebelumnya kewenangan tersebut melekat pada dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP), maka kini kewenangan tersebut beralih pada DPKPCK dengan format KRK.

Dengan ditiadakannya IPPT, maka KRK menjadi salah satu prasyarat mutlak bagi warga maupun instansi untuk mengantongi izin mendirikan bangunan.

Berpindahnya kewenangan pengurusan IPPT secara otomatis juga berpengaruh terhadap pembaruan izin bangunan di Kabupaten Malang. Tidak terkecuali bagi Rumah Pompa PDAM Kota Malang yang terletak di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis.

”Sekarang sedang dalam proses pengajuan izin KRK, karena kami lihat selama ini masih belum ada izinnya,” kata Wahyu. Sementara KRK merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi sebelum IMB dikeluarkan.

Jika PDAM Kota Malang tidak segera memperbarui, maka Pemkab Malang bakal memiliki hak untuk melakukan upaya penegakan aturan. ”Kalau tidak ada izinnya dan beroperasi maka bisa ditindak satpol PP,” tutup Wahyu.

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Bayu Mulya

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.