Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Kabupaten Malang, Dr Hasan Abadi SAg MAP. LP Ma'arif memberikan tanggapan serius soal buku SD yang sebut NU radikal (Instagramhasanabadi999)
Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Kabupaten Malang, Dr Hasan Abadi SAg MAP. LP Ma'arif memberikan tanggapan serius soal buku SD yang sebut NU radikal (Instagramhasanabadi999)

MALANGTODAY.NET – Beredarnya buku panduan Sekolah Dasar (SD) yang menyebutkan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi radikal mendapat tanggapan serius dari berbagai pihak.

Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Kabupaten Malang, Dr. Hasan Abadi, S.Ag., M.A.P., menyampaikan, sangat salah kaprah jika penulis buku panduan SD tersebut menyebut NU adalah organisasi radikal.

“Biasanya yang digunakan istilah non-cooperation (tidak bekerjasama) saja. Karena sejak awal NU didirikan tidak mau bekerjasama dengan Belanda, apalagi pada awal berdirinya NU adalah ormas keagamaan bukan partai politik, memang sepertinya ada unsur yang disengaja, menunjukkan penulisnya tidak menguasai sejarah,” kata Hasan, Rabu (6/2/2019).

Pria yang juga menjabat Rektor Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Malang ini menambahkan, seharusnya penulis buku tersebut bisa memilah materi tulisan yang sesuai dengan ranahnya. Menurutnya, tulisan yang berkaitan dengan politik harus memiliki kelompok sendiri, begitu pula ormas keagamaan.

“Sementara ditulisan itu, NU sendiri dicampur aduk dengan partai politik. Namun kita tidak perlu memanaskan suasana, cukup kita protes ke pusat kurikulum nasional (Pusat Kurikulum Dan Perbukuan Kemendikbud) untuk menarik semua buku yang tidak tepat tersebut dan merevisi sesuai dengan sejarah yang tepat, termasuk periodisasi dan pengelompokannya,” tegasnya.

Alumnus SMAN 5 Malang itupun mengimbau agar semua pihak tetap menanggapi problematika tersebut dengan kepala dingin. Hasan juga khawatir jika isu buku itu tidak segera diklarifikasi, maka akan timbul persepsi liar di masyarakat, mengingat saat ini sudah menjelang Pemilu.

“Kita minta kepala kurikulum nasional untuk menjelaskan hal tersebut kepada publik secepatnya, menarik buku yang sudah tersebar, dan merevisi sesuai dengan kurikulum yang benar,” ucap mantan Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Malang ini.

Tidak hanya itu, Hasan juga menginginkan agar Kemendikbud membuat aturan main yang jelas soal peredaran buku, khususnya yang digunakan untuk materi pembelajaran.

“Sehingga peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. Terkait dengan pemuatan organisasi keagamaan yang masuk dalam pengelompokan organisasi radikal perlu segera direvisi, biar tidak menimbulkan kegaduhan,” pungkasnya. (DHI/AL)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.