Ini Kata Bupati Malang Terkait Konflik Air Sumber Pitu
Bupati Malang, Rendra Kresna saat ditemui awak media di Pendopo Agung Kabupaten Malang (Dhimas)

MALANGTODAY.NET – Bupati Malang, Rendra Kresna angkat bicara terkait permasalahan air Sumber Pitu antara PDAM Kabupaten Malang dengan Kota Malang.

Disampaikan Rendra jika tiga kali peringatan sudah dilayangkan kepada PDAM Kota Malang, baik secara lisan maupun tertulis. Orang nomor satu di Kabupaten Malang itu mengungkapkan jika hingga saat ini belum ada niatan baik dari PDAM Kota Malang.

“Jika diputus nanti harus ada kesepakatan, karena masih banyak warga dan perumahan yang butuh,” kata Rendra kepada awak media di Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (07/11).

Baca juga: Ternyata Ini Penyebab Pasokan Air Sumber Pitu Jadi Berkurang

Sementara soal perjanjian harga debit air dari Wendit yang juga belum mendapat titik temu, Rendra mengatakan hal itu akan dilakukan pembicaraan intens agar ada perkembangan yang diinginkan. Pembicaraan kesepakatan harga debit air, Rendra memasrahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang.

“Masih ditunggu, karena Sekda masih menunggu pembicaraan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Tidak ditutup dulu, karena ribuan rumah dan sekitarnya masih membutuhkan,” imbuh Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur itu.

Selain itu, Direktur Utama PDAM Kabupaten Malang, Syamsul Hadi membenarkan jika sudah dilayangkannya surat peringatan, dan juga sudah dikirimkan surat tagihan yang ditunggak PDAM Kota Malang. Namun, upaya yang dilakukan itu berujung sia-sia.

Baca juga: Kisruh Air Bersih Berlanjut, Dewan Desak Pemkot Malang Proaktif

“Mereka tidak bersedia bayar biaya operasional. Langkah selanjutnya dikomunikasikan, sudah ada kontak dengan Dirut dan Sekda ada koordinasi secara teknis,” kata Syamsul.

Lebih lanjut, Manajer Persekam Metro FC itu menjelaskan jika biaya operasional yang belum dibayarkan mencapai Rp 3,7 miliar. Angka tersebut didapat dari hasil audit yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Malang bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Wajar kita tagih, PDAM selaku operator akan melaksanakan. BPKP tiap tahun ada audit,” pungkasnya. (Mid/Ind)

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda