Izin Unikama Bisa Dicabut, Christea Berharap Kubu Soeja'i Legowo
Kedua pengurus PPLP-PT PGRI Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) versi Christea Frisdiantara @yoga/MalangTODAY

MALANGTODAY.NET – Ketua PPLP-PT PGRI Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama), Christea Frisdiantara, berharap kubu Soeja’i menerima keputusan Kementerian Riset Teknolodi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), terkait dengan izin Unikama. Dengan begitu, polemik di kampus segera usai.

“Kami sangat ingin permasalahan di Kampus segera usai. Kalau ini terus berkepanjangan, resikonya sangat besar, bahkan bisa sampai dengan penutupan kampus karena batas akhir hingga jatuhnya sanksi barat sampai dengan (21/09) mendatang.

Baca Juga: Ribuan Warga Penanggungan Meriahkan Gebyar Takbir Lampion

Lanjut dia, didasarkan kesepakatan sebelumnya yang dilakukan kedua pihak di kantor Pendidikan Tinggi Wilayah 7, Surabaya (16/08/18), telah disepakati 3 point. Point pertama, Ketua PPLP PT PGRI Cristea Frisdiantara dan Rektor Unikama Pieter Sahertian. Point ke dua, Rektor membuka pintu segel kantor PPLP untuk pihak ke 1 (Cristea). Sementara di point ke tiga, apabila pihak ke 2 tidak melaksanakan point ke dua (membuka segel pintu), pihak ke 2 bersedia mundur dari Rektor.

“Kesepakatan itu di depan Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Totok Prasetyo dan Prof Suprapto, Kepala Lembaga Layanan pendidikan tinggi,” terangnya.

Kesepakatan itu, lanjut Christea, terhitung sejak Senin (20/08). Dan pintu kantor PPLP yang disegel, sudah dibuka. Namun hingga saat ini, antara kedua belah pihak, belum terjalin komunikasi dengan baik.

Baca Juga: Unik! Beginilah Cara Warga Pandean Kumandangkan Takbir

“Rektorat ini adalah badan penyelenggara pendidikan, sementara PPLP adalah badan penyelenggara. Semoga segera terjadi kedamaian, sehinggga proses pendidikan bisa segara berjalan dengan normal, bisa menerima mahasiwa baru, termasuk Yudisium,” jelasnya.

Saat ini, ia berharap ingin segera menormalisasi kampus. Sebab jika tidak, sanksi beratnya izin kampus bisa dicabut. “Ini tidak main main, sanksi paling buruk bisa sampai dengan penutupan,” tegasnya.

Reporter : Rahmat Mashudi Prayoga
Editor : Kistin Septiyani