Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk di Dispendukcapil Kabupaten Malang

MALANGTODAY.NET – Dispendukcapil Kabupaten Malang Layani Antrean e-KTP
Pengadaan KTP elektronik yang jadi program Pemerintah, telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang sejak 100 hari kerja pertamanya.

Setidaknya sudah dilakukan perekaman sebanyak 20.000 dengan turun langsung di 73 desa, dan langsung diadakan pencetakan di tempat tersebut.

Saat ini, warga Kabupaten Malang yang wajib memiliki e-KTP sebanyak 1,9 juta penduduk, dan sudah dilakukan perekaman dan cetak sebanyak 1,85 juta. Sisanya banyak yang terkendala oleh kurangnya blanko dari pusat.

Hal itu dijelaskan oleh Hendro Wahono, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk di Dispendukcapil Kabupaten Malang saat ditemui Malangtoday pada, Selasa (04/10).

Selanjutnya Hendro menambahkan, bahwa di setiap kecamatan sebetulnya sudah disediakan dua alat perekam dan cetak.

“Kita sudah sediakan dua alat perekam dan cetak di 33 kecamatan yang ada, hanya saja masyarakat lebih memilih datang langsung ke kantor Dispendukcapil karena adanya himbauan dan sanksi yang dikeluarkan pusat, mau tidak mau kita harus layani,” ujar Hendro.

Menanggapi soal ribetnya pengurusan e-KTP, Hendro meminta warga untuk memakluminya karena dalam sistem KTP yang baru ini berbeda dengan KTP yang lama. Dalam KTP yang lama, atau disebut dengan KTP SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan), blanko KTP bisa disediakan sendiri oleh Dispendukcapil. Sedangkan blanko e-KTP semuanya berasal dari pusat, dan sering mengalami keterlambatan.

“Karena proyeksi pemerintah nanti akan melakukan integrasi fungsi ATM ke dalam KTP, maka dalam KTP yang baru ini ada chip yang harus diaktifkan oleh yang bersangkutan, dan blankonya juga khusus. Sedangkan dalam KTP yang baru hanya ada tanda tangan yang bersangkutan,” ujarnya.

Dalam pengurusan e-KTP masyarakat sama sekali tidak dipungut biaya, meskipun menurut Hendro biaya pengadaan e-KTP jauh lebih mahal dibanding KTP Siak. “Semua biaya sudah ditanggung oleh pemerintah pusat,” terangnya.

Sesuai arahan Mendagri, maka layanan pengajuan e-KTP yang sedianya berakhir tanggal 30 September 2016 diperpanjang menjadi 30 Juni 2017. Ini akan sangat menguntungkan bagi masyarakat, mengingat pentingnya KTP dalam semua urusan administrasi.

Dalam himbauan Mendagri disebutkan salah satu konsekuensi bagi warga yang tidak memiliki e-KTP adalah, tidak bisa membuat SIM, tidak bisa membeli sepeda motor ataupun mobil, tidak dapat membeli tiket Kereta Api, tidak dapat menikmati asuransi kesehatan hinga tidak dapat menikah di KUA ataupun catatan sipil (rif/ind)

Berikan tanggapan Anda