Wali Kota Batu Tanda Tangani Komitmen Bersama Berantasan Korupsi
Wali kota batu saat kegiatan rapat koordinasi serta penandatanganan komitmen dan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Provinsi Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi Jl.Gubernur Suryo no.7, Surabaya, Kamis (28/2/2019)

MALANGTODAY.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar rapat koordinasi serta penandatanganan komitmen dan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Jl.Gubernur Suryo no.7, Surabaya, Kamis (28/02/2019).

Walikota Batu, Dewanti Rumpoko turut hadir bersama Sekretaris Daerah Zadim Effisiensi, Badan Keuangan Daerah (BKD) Edi Murtono, Inspektur Kota Batu Ahmad Rudianto. Dimana Pemerintah Kota Batu masuk 10 besar dalam Monitoring Center of Prevention (MCP) Penilaian Kinerja KPK RI.

“Kegiatan ini sebagai upaya KPK memaksimalkan program pencegahan korupsi yang membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak. Tak terkecuali pemerintah daerah yang harus meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” jelas Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam sambutannya.

Selain itu Walikota Batu Dewanti Rumpoko juga turut menandatangani komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi disaksikan Ketua KPK, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ada delapan area pembenahan tata kelola berfokus pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP), Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Pengawasan Dana Desa, Manajement Aset Daerah, Pendapatan Daerah, serta sektor strategis sumber daya alam.

Beberapa bidang yang menjadi perhatian KPK dalam program pencegahan korupsi ini meliputi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pengelolaan pelaporan harta kekayaan pejabat publik, pengelolaan pelaporan gratifikasi, penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan dan kampanye serta melakukan kajian dan studi untuk memonitor sistem administrasi negara dalam berbagai bidang.

Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi sorotan dan perhatian KPK antara lain perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa. Pelayanan terpadu satu pintu, penguatan inspektorat daerah, pengawalan dana Desa dan tata kelola sumber daya alam. (FAJ/KIS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.