Baru 10 Persen, Pelaksana Proyek Gedung Mahad MAN 2 Malang Kabur
Bangunan gedung yang mangkrak (Dwi)

MALANGTODAY.NET – Polemik yang dialami oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Malang, terkait pembangunan gedung mahad putra, masih menjadi topik hangat. Pembangunan gedung yang baru mencapai 10 persen itu, diduga ditinggal kabur oleh pelaksana proyek.

PT Zhilla Putri Abadi sebagai pemenang lelang yang kemudian menggarap proyek ini, dinilai tidak bertanggung jawab dan menyerahkan proyek kepada kontraktor lain.

Karena penyerahan ini, dugaan adanya permainan konspirasi antara Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) dengan pemenang lelang, semakin muncul ke permukaan. Pasalnya, tindakan penyerahan ini juga termasuk penghentian pekerjaan secara sepihak.

Kendati demikian, pembangunan gedung menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga: Si Mumun! Pocong Kocak yang Aslinya Cantik Abis

Namun, papan nama yang terdapat di depan bangunan gedung mahat tersebut tidak terdapat tulisan yang menyebutkan nilai anggaran, serta juga tidak tertera jangka waktu selesai pengerjaannya.

Menanggapi hal ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MAN 2 Kota Malang, M Khomaeni pada Selasa (18/9/2018), membantah jika pelaksana proyek pembangunan gedung mahad MAN 2 Malang kabur atau melarikan diri.

“Tidak melarikan diri, yang benar itu kami  telah melakukan putus kontrak dengan PT Zhilla Putri Abadi, pada tanggal 25 Agustus 2018. Karena PT tersebut tidak mampu lagi melanjutkan pembangunannya,” tutur Khomaeni saat ditemui media.

Sedangkan dirinya menambahkan bahwa PT. Zhilla Putri Abadi tidak memmberikan alasan yang jelas terkait ketidakmapuan untuk melanjutkan proyek. Perusahaan asal Jayapura itu memenangkan lelang sebesar Rp. 6,8 Milyar.

Baca Juga: Diduga Soal Asmara, Pemuda di Lowokwaru Nekat Gantung Diri

Pembangunan dimulai sejak  7 Juni 2018 dan baru berlangsung tiga bulan dengan progress baru 10 persen, PT. Zhilla tiba-tiba melepas proyek. Padahal, PPK MAN 2 Malang telah memberikan Down Payment (DP) sebesar Rp 1,3 miliar, yang sisanya dibayar sesuai dengan nilai kontrak, yaitu sebesar Rp 6,8 miliar.

Terkait pemutusan kontrak ini, Khomaeni mengeaskan telah mem-black list PT Zhilla Putri abadi dan kembali membuka pendaftaran lelang.

Pembangunan Proyek Dikawal T4PD

Kendati permasalahan ini menjadi polemik, namun menurut pantauan Malangtoday, pembangunan proyek ini juga sempat didampingi oleh Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Mantan ketua TP4D Kota Malang, M. Arif Kurniawan menyampaikan perlu adanya penelusuran terkait hal ini. Penelusuran tersebut guna mengetahui adanya kerugian negara atau tidak.

“Jika hal itu terjadi hingga merugikan keuangan negara, maka patut ditindaklanjuti secara hukum. Sedangkan jauh-jauh  sebelumya, Tim TP4D sudah menghimbau agar mematuhi rambu-rambu larangan sebagai penyebab munculnya persoalan hukum dikemudian hari,” tuturnya.

Baca Juga: Kamu Akan Kaget Jika Tahu Ternyata 7 Pemain Legendaris Ini Belum Pensiun

Karena secara teknis, Tim TP4D memang dilibatkan langsung di lapangan, terutama apabila terjadi pelanggaran hukum. Dengan demikian, Arif menambahkan sekaligus menghimbau awak media, jika menemukan kejanggalan atau temuan pelanggaran, harus dibutuhkan pembuktian terlebih dulu secara riil.

“Kalau nemu pelanggaran, dibuktikan dulu dan lakukan klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan. Karena takutnya tidak ada kerugian negara, karena dikembalikan sebelum waktu 60 hari. Tapi, jika jangka waktu 60 hari uang negara belum dikembalikan, maka mereka terkena saksi hukum,” tambahnya.


Reporter: Dwi Setyani
Editor: Swara Mardika