dok. Pipit Anggraeni
MALANGTODAY.NET – Wacana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menggandeng KPK dalam pemberantasan kasus pungutan liar (pungli) mendapat sambutan positif dari Direktur Dikyanmas KPK, Sujanarko. Sebab ini menjadi langkah awal yang baik untuk menghilangkan berbagai bentuk korupsi.
“Kalau memang benar adanya rencana itu, kami dari KPK tentu sangat senang. Karena dari awal kita memang sudah beraineegi dengan kepolisian,” katanya, kamis (13/10).
Menurutnya, wacana yang sudah beredar dipublik ini menjado bentuk komitmen dari kepolisian untuk menghilangkan berbagai pungutan liar di setiap titik. Sehingga, bentuk kerjasama yang mungkin akan segera dibentuk iti diharapkan mampu mengirangi atau bahkan menghilangkan berbagai praktik pungutan yang tak jarang meresahkan masyarakat.
Dia menyebutkan, KPK memiliki sejumlah data dan riset terkait layanan publik. Dengan data itu, pihak kepolisian dapat melakukan tindak lanjut sesuai dengan payung hukum. Sebab, hasil riset yang dimiliki KPK menjadi nilai tambah bagi pihak kepolisian.
“KPK memiliki data di mana saja layanan publik yang memang korup, tapi kami memang tidak memiliko wewenang untuk mempublikasikannya begiti saja,” urai pria ramah ini.
Menurutnya, kasus pungli dalam fasilitas umum sejauh ini masih belum dapat diukur dengan jelas. Dicontohkannya untuk pembuatan surat izin mengemudi (SIM) saja misalnya. Di mana biaya yang diberikan selalu berbeda.
“Ada yang Rp 300 ribu, ada yang Rp 400 ribu, kan ndak jelas ini yang dipakai yang mana?,” terangnya.
Dia menambahkan, dengab adanya contoh kasus itu, maka dapat dikatakan bahwa mereka yang seharusnya belum memiliki SIM, berkesempatan untuk memiliki SIM. Sehingga perlu dilakukan berbagai upayya untuk menghilangkan praktik tersebut.

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda