MalangToday.net adalah media online di Kota Malang yang menyuguhkan berita dengan benar

MALANGTODAY.NET – Rencana aksi besar-besaran yang akan dilakukan oleh berbagai ormas umat Islam pada 4 November 2016 sejatinya dikarenakan tidak adanya rasa keadilan dan persamaan di depan hukum, dan ini merupakan tanda runtuhnya wibawa hukum serta penegakan hukum.

Seharusnya pemerintah mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi setiap warga negara tanpa tebang pilih, baik rakyat jelata maupun kalangan pejabat. Dan ini yang sekarang sedang dirasa oleh mayoritas masyarakat Indonesia, terlebih ummat islam terhadap sikap dan ucapan Ahok. Sehingga ini akan memiliki efek terhadap kondisi penegakan hukum serta situasi politik yang ada di Jakarta pada khususnya, maupun dalam konteks nasional pada umumnya.

DPP PERMAHI sangat menekankan bahwa gerakan atau aksi ini benar-benar dan murni tentang penegakan hukum yang sudah dirasa mulai runtuh. Tidak ada kaitan dengan SARA (dalam hal ini khususnya terkait agama dan etnis). Justru terlalu politis ketika aksi ini dikaitkan dengan hal tersebut, apalagi dikaitkan dengan moment Pilkada DKI, bahkan hal seperti ini lah yang akhirnya akan mengkaburkan substansi aksi dan bisa dimanfaatkan oleh pihak/kelompok tertentu.

Sebagai negara demokrasi, tentunya aksi yang demikian adalah lazim. Apalagi dalam alam demokrasi, salah satu variabelnya adalah adanya jaminan penegakan hukum dan HAM. Sehingga atas dasar inilah yang akhirnya mendorong berbagai ormas ummat islam untuk menuntut keadilan terhadap pelaku yang di duga telah melakukan penistaan agama agar bisa di proses secara hukum. Jadi terlalu prematur ketika muncul wacana bahwa aksi 4 November merupakan aksi yang membawa agenda politis dengan muara penggulingan rezim yang sedang berkuasa.

Sekali lagi kita berharap agar penegakan hukum di Indonesia bisa benar-benar ditegakkan berbasis keadilan. Jika demikian yang terwujud,  maka akan mematahkan prasangka negatif yang berkembang dikalangan masyarakat luas. Sehingga memunculkan kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Oleh: Afan Ari Kartika (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia/DPP PERMAHI)

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda