JawaPos.com – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menganggap Revisi Undang-undang KUHP masih menyisakan banyak catatan. Sebagi contoh dia mengutip pasal-pasal di Bab II terkait penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Menurutnya, aturan ini menjadi pasal karet dan bisa berdampak negatif.

“Sehingga bisa menjadi persoalan. Dia membungkam kebebasan sipil, soal makar, penghinaan presiden,” kata Asfinawati dalam diskusi bertajuk ‘Mengapa RUU KUHP Ditunda?’ di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9).

Asfinawati mengingatkan RUU KHUP apabila disahkan dengan isi yang sekarang, justru akan menambah daftar seseorang dijatuhi pidana penjara. Sedangkan, kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia sudah kelebihan kapasitas.

“Bayangan saya bakal banyak orang masuk penjara. Harapan penjara tidak penuh (tahanan) tidak akan terjadi,” jelasnya.

Di sisi lain, Asfinawati menilai RUU KUHP hanya mengatur beberapa pasal pidana alternatif, kondisi ini menjadi kontradiktif dengan lapas yang sudah berteriak kelibihan napi. Dengan begitu, dia meminta agar DPR menyisir secara mendalam pasal-pasal yang tidak sesuai dengan demokrasi

“Kita harus nyisir apa-apa saja yang tidak sesuai dengan demokrasi. Kalau ada hal-hal yang diterima formula pasalnya itu harus sesuai,” terangnya.

Asfinawati menilai, produk RUU KUHP masih jauh dari pengertian demokrasi yang sesungguhnya. “Kita memang mengganti kolonial itu. Apakah artinya menggantinya hukum bangsa sendiri seperti hukum kolonial rasanya juga kolonial, Itu menindas. Menindas kebebasan berpendapat seperti yang lain-lain,” tegasnya.

Sementara itu, pakar hukum pidana Suparji Ahmad berpendapat berbeda. Menurut dia, tidak ada upaya membungkam demokrasi. Selain itu, pewarta media juga tidak perlu khawatir dipidana akibat mengkritik pemerintah.

Suparji berdalih hal itu sudah ditegaskan di dalam pasal 218 ayat (2) di mana disebutkan, ketentuan pidana ini tidak berlaku apabila untuk kepentingan umum dan pembelaan diri. Pidana ini juga bersifat aduan, seperti tertuang pada pasal 220 ayat (1). Kemudian di ayat (2) nya disebutkan bahwa aduan harus dilakukan langsung secara tertulis oleh Presiden maupun Wakil Presiden.

“Di sisi mana kalau media menuangkan berita bisa dipidanakan?. Jelas disitu untuk kepentingan umum dan pembelaan diri bukan termasuk harkat dan martabat,” kata Suparji.

Atas dasar itu, Suparji menilai pembahasan RUU KUHP tidak perlu ditunda. Namun, dia sepakat apabila pembahasan dilanjutkan, sambil mengakomodasi pendapat pihak-pihak lain. “Pertama penundaan sudah berkali-kali dilakukan. Dan dalam rangka apa penundaan. Jika masing-masing pihak memaksakan diri tidak akan selesai,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon terkait polemik revisi RUU KUHP. Dia meminta agar pengesahannya tidak dilakukan dalam waktu dekat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyarankan agar ketok palu dilakukan oleh DPR RI periode 2019-2024.

Permintaan ini dilakukan karena Jokowi menilai masih ada pasal-pasal yang perlu didalami lagi. Serta butuh masukan-masukan dari berbagai kalangan yang menyatakan keberatan terhadap norma-norma baru dalam RUU KUHP.

“Saya perintahkan Menkum HAM untuk sampaikan sikap ini pada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Dan pengesahan tidak dilakukan DPR di periode ini,” ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat (20/9).

Dia berharap agar anggota legislatif memiliki kesamaan pemikiran dengannya terkait RUU KUHP. Sedangkan, Jokowi juga telah memerintahkan Menkum HAM Yasonna H. Laoly, Jokowi meminta agar ada diskusi bersama kalangan masyarakat yang menolak RUU KUHP ini.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.