Menkeu: Batas Rekening Wajib Dilaporkan 250 Ribu Dolar AS
Menkeu Sri Mulyani .(Istimewa)

MALANGTODAY.NET – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyebar sayembara  bagi siapapun yang bisa membongkar kasus pelanggaran kepabeanan dan cukai di Indonesia akan mendapatkan bonus hingga Rp1 miliar bagi individu dan kelompok yang membocorkan dan membantu menindak pelakunya.

Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai.

Sayembara ini merupakan program lawas dari Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sudah berlangsung sejak lima tahun yang lalu. Namun, kebijakannya disempurnakan pada akhir bulan lalu menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.04/2016.

PMK baru tersebut menyebutkan jenis bantuan individu maupun kelompok yang bisa diganjar bonus meliputi pemberian informasi, pembuktian temuan, penangkapan, penyidikan, dan penuntutan, hingga penagihan dan bantuan hukum.

Dalam PMK juga ditegaskan bahwa insentif diberikan setiap tahun anggaran berdasarkan asas kewajaran yang disesuaikan dengan bentuk upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja di bidang cukai.

Bonus diberikan sebesar 50 persen dari sanksi denda atau hasil lelang atau nilai objek cukai yang jadi sengketa, atau maksimal Rp1 miliar. Sementara untuk pelapor atau pemberi informasi pelanggaran yang bisa dilakukan penindakan berhak atas premi maksimal Rp50 juta.

Seperti dilansir dari cnnindonesia, bonus tersebut hanya akan diberikan jika kasus telah diputuskan pengadilan dan barang bukti telah disita. Dengan kata lain, premi hanya diberikan jika kasus tersebut tidak dimentahkan di pengadilan akibat keberatan atau banding oleh terduga pelanggar.

Adapun proses pengajuan premi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada Menteri Keuangan, dengan nilai premi mengacu pada nilai perhitungan barang sitaan yang menjadi objek perkara, antara lain barang kena cukai dan narkotika.

PMK 144 Tahun 2016 ditandatangani Sri Mulyani pada 27 September 2016 dan diundangkan 28 September 2016  oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana.

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda