MALANG KOTA – Berbagai upaya dilakukan Wali Kota Malang Sutiaji dan Wakil Wali Kota Sofyan Edi Jarwoko agar kisruh yang dipicu isu pengusiran mahasiswa asal Papua di Malang itu tak terus berlarut-larut.

Mulai dari menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, berkomunikasi langsung dengan kepala suku dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, hingga mengumpulkan sekitar 25 rektor perguruan tinggi negeri-swasta di Kota Malang.

Pertemuan Sutiaji dengan pimpinan kampus itu digelar di ruang kerja wali kota kemarin (20/8). ”Saya minta agar ada pola pembinaan mahasiswa,” ujar Sutiaji usai menemui para rektor kemarin.

Disinggung mengenai model pembinaan seperti apa yang diinginkan, Sutiaji menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing kampus. Dia yakin, para pimpinan kampus mempunyai pola yang ideal. ”Yang ngerti bagaimana baiknya itu kan kampus,” kata alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang itu.

Sutiaji Identifikasi Kondisi Mahasiswa Papua

Prinsipnya, Sutiaji berharap, kisruh yang dipicu isu suku, agama, ras, antar golongan (SARA) tidak terjadi lagi.

Seperti diberitakan, aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Kota Malang pada 15 Agustus lalu berlangsung ricuh. Ketika longmarch dari Stadion Gajayana di Jalan Semeru menuju balai kota, para peserta aksi dihadang warga. Tepatnya di simpang Raja Bali sehingga terjadi saling lempar batu.

Akibat unjuk rasa yang berlangsung ricuh itu, beredar pemberitaan bahwa Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengancam akan memulangkan mahasiswa asal Papua jika tetap bikin ricuh. Namun, Edi membantah pernyataan tersebut. Diduga, isu ancaman kepulangan mahasiswa Papua yang kuliah di Malang itu memicu aksi protes warga dari berbagai daerah di Papua Barat.

Di Manokwari misalnya, terjadi aksi protes dengan cara memblokade jalan. Juga terjadi perusakan pelayanan publik. Demikian juga di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Massa aksi merusak fasilitas publik di Bandara Domine Eduard Osok (DEO) dan membakar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II Sorong. Akibatnya, tembok lapas jebol dan sekitar 258 narapidana kabur.

Selain meminta kampus melakukan pembinaan terhadap mahasiswanya, Sutiaji juga mengidentifikasi jumlah mahasiswa Papua yang kuliah di Kota Malang. ”Setelah diidentifikasi, ada 1.100 mahasiswa asal Papua di Malang,” kata pria asal Lamongan tersebut.

Sebelum bertemu dengan para rektor, Sutiaji menemui delapan orang perwakilan mahasiswa Papua yang kuliah di Kota Malang. Pertemuan itu digelar di Rumah Makan (RM) Kertanegara kemarin.

Dalam pertemuan yang dimulai pukul 13.00 itu, Sutiaji didampingi wakilnya Sofyan Edi Jarwoko. Hadir pula Kapolres Malang Kota (Makota) AKBP Asfuri.

Di hadapan delapan mahasiswa asal Papua itu, Sutiaji menegaskan akan menjamin keselamatan mereka. Dia menegaskan tidak ada diskriminasi dalam kebijakan Pemkot Malang.

Sebab, Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ”Apa yang kemarin terjadi itu, kami harap dijadikan sebagai pelajaran buat kita semua dan tidak terulang kembali,” terang mantan anggota DPRD Kota Malang tersebut.

Dalam pembicaraan itu, Sutiaji juga membahas pencegahan agar masalah tersebut tidak terulang. ”Saling mendukung. Bagaimana mereka bisa belajar di Kota Malang dengan tertib dan aman,” ucapnya.

Wawali Sampaikan Klarifikasi ke Presiden dan Mendagri

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko menegaskan, pihaknya tidak pernah memiliki niat memulangkan mahasiswa Papua yang kuliah di Kota Malang. Sebab, dia menyadari tujuan mereka belajar. ”Semua ingin Malang aman. Dan semuanya bisa belajar dengan tenang,” tegasnya.

Kemarin pagi Sofyan mengaku sudah berkomunikasi dengan salah satu kepala suku di Papua. Dia menjelaskan bahwa mahasiswa Papua yang berada di Malang aman. ”Saya sempat telepon kepala suku dan saya katakan bahwa Malang aman serta nggak ada apa-apa. Kita kembali bersatu untuk membangun Indonesia,” terangnya.

”Saya juga sudah menyampaikan kepada Presiden dan Mendagri bahwa itu (ancaman memulangkan mahasiswa Papua) tidaklah benar,” imbuh ketua DPD Partai Golkar Kota Malang itu.

Kapolres Makota: Tidak Ada Pelanggaran Hukum

Sementara itu, Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri menerangkan, dalam insiden yang terjadi di Raja Bali pada 15 Agustus lalu tidak ada unsur rasis. Jadi, proses hukum tidak dilakukan pihaknya.

”Tidak ada kalimat-kalimat rasis waktu itu sehingga dari kami upaya hukum tidak ada terkait masalah rasis,” jelasnya.

Meski begitu, adanya insiden tersebut membuat Asfuri akan meningkatkan komunikasinya. Baik dengan pemkot, masyarakat, maupun perwakilan mahasiswa Papua. ”Kami coba membangun komunikasi kembali dan mengadakan pertemuan untuk meyakinkan bahwa adek-adek mahasiswa ini terjamin keamanan serta keselamatannya,” kata dia.

”Tentunya kami mengajak masyarakat Kota Malang. Mari kita jaga bersama situasi yang kondusif ini, jangan dicederai dengan insiden atau aksi-aksi yang dapat menimbulkan permasalahan lagi,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan mahasiswa Papua, Maurij Jimitaran, mengatakan bahwa dirinya selama ini sudah aman dan nyaman. Dia menegaskan, isu-isu yang beredar bahwa mahasiswa Papua mendapatkan gangguan dan ancaman tersebut tidaklah benar. ”Kalau kami sendiri aman dan nyaman. Isu gangguan tidak merasakannya. Malah perlakuan warga sendiri bikin nyaman,” terangnya.

Maurij berharap, warga Papua tidak terprovokasi. ”Jangan mudah terprovokasi karena mendengar isu sana-sini. Cukup mendengar sumber dari yang jelas. Agar kami tidak terpisah dengan NKRI,” kata mahasiswa Stisospol Waskita Dharma Malang itu.

Kemenristekdikti Bakal Bikin Program Anti-SARA

Sementara itu, Rektor Universitas Wisnuwardhana (Unidha) Prof Dr Suko Wiyono SH MH yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan, isi pertemuan adalah upaya pemkot dan perguruan tinggi (PT) meredam suasana yang ada.

”Intinya, jangan sampai terjadi sesuatu di Kota Malang ini. Untungnya, kami dari semua perwakilan kampus tidak ada masalah,” ujar Suko Wiyono yang juga ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) Jatim itu.

Pria yang juga dosen Universitas Negeri Malang (UM) itu menambahkan, semua pimpinan PT yang mengikuti pertemuan dengan Wali Kota Malang Sutiaji itu terus melakukan pendekatan multikultural untuk menjaga persaudaraan antarmahasiswa.

”Dari data yang ada, mahasiswa Papua ini jumlahnya sekitar seribu orang. Yang menjadi orator (unjuk rasa) hanya 3 orang. Sedangkan yang lain ikutan saja,” kata dia.

Suko mengungkapkan, Sutiaji sempat menjelaskan idenya di hadapan para pimpinan kampus. ”Malah ada ide Pak Wali (Sutiaji) terkait Sister City dengan Papua. Tapi untuk rincinya, tanyakan Pak Wali saja,” tambahnya.

Sebagai ketua Aptisi, Suko sudah dihubungi pihak Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Kemenristekdikti. Rencananya, LL Dikti akan membuat program lanjutan untuk mengundang kampus swasta se-Jatim yang memiliki mahasiswa Papua. ”Dalam waktu dekat ini. Terkait cinta tanah air dan anti-SARA,” kata dia.

Selain Unidha, kampus lain yang datang adalah pimpinan dari Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Institut Teknologi Nasional (ITN), dan beberapa kampus lainnya.

Pewarta : M.Badar Risqullah, Sandra Desi
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Mahmudan

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.