KOTA BATU – Wacana pendirian SMP negeri baru dampak adanya sistem zonasi mendapat reaksi keras. Sebanyak 22 kepala SMP swasta menghadang rencana tersebut. Sebab jika ada SMPN lagi, jumlah siswa di sekolah swasta akan kian menyusut.

Kemarin para kasek tersebut mendatangi gedung DPRD Kota Batu untuk menyampaikan unek-uneknya. Mereka ditemui anggota Komisi A  (Bidang Pemerintahan), Komisi D (Kesejahteraan Rakyat), dan Komisi C (Bidang Pembangunan).

Pada kesempatan itu, Kepala Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP-MTs Swasta Kota Batu Takim menyampaikan, keberatan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Sebab, banyak siswa pinggiran yang repot masuk SMPN. Akibatnya, warga mendesak agar ada SMPN baru.

”Usulan pendirian SMP baru ini kan karena dampak zonasi, mereka para siswa yang berada di wilayah jauh dari SMP negeri akhirnya merasa tidak terserap,” kata dia.

Sementara pihak sekolah swasta berharap, para calon siswa ini dialihkan ke sekolah swasta. Atas dasar itulah, dia meminta kepada anggota dewan  mengkaji kembali terkait rencana pembangunan SMP negeri yang rencananya dibangun di Kecamatan Junrejo itu.

Jika dirinci, lulusan SD dan MI di Kota Batu untuk tahun ini 3.124 siswa. Dari angka tersebut, potensi siswa yang akan daftar di sekolah swasta hanya sekitar 1.179.

”Itu kami menyimpulkan karena para siswa yang diterima di sekolah negeri mencapai 1.945 siswa, ya semakin tipis saja peluang kami. Sementara total sekolah SMP-MTs swasta di Kota Batu ada 22 sekolah,” imbuhnya.

Jika rencana pendirian SMP negeri terealisasi, bukan tidak mungkin banyak SMP-MTs swasta yang semakin sepi peminat. Untuk itu dia meminta agar dinas pendidikan dan juga DPRD memberi kebijakan keikutsertaan sekolah swasta pada sistem zonasi.

”Kami meminta supaya sekolah swasta juga diikutkan ke dalam zonasi. Agar nantinya bisa benar-benar merata karena SMPN di Kota Batu ini hanya mengumpul di salah satu kecamatan (Batu),” papar pria yang juga kepala SMP Ahmad Yani itu.

Sebagai informasi saja, jika hingga saat ini dari total 22 SMP-MTs di Kota Batu, salah satu SMP ada yang masih belum menerima siswa hingga saat ini. Meski batas pendaftaran siswa di sekolah swasta berakhir 15 Juli, tapi sepertinya itu seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Batu.

”Di SMP Arjuno, dari pagu sebanyak 32 kursi, hingga saat ini masih belum ada siswa yang mendaftar. Ini kan miris, ya harus ada solusi,” ujarnya.

Terpisah, Dewan Pendidikan Kota Batu Budi Prasetio yang hadir dalam hearing itu mengungkapkan sistem zonasi memang memberatkan sekolah swasta.

Salah satu yang disayangkan adanya penambahan empat rombongan belajar (rombel) di dua SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 6. Hal itu dinilai menjadi merosotnya jumlah penerimaan siswa di sekolah swasta.

”Ada di SMP swasta itu sebelum ada penambahan rombel, dia menerima 140 siswa, ketika ada informasi penambahan, jumlah siswa yang mendaftar turun menjadi 23 siswa. Itu kan sangat disayangkan,” kata dia.

Dia mengatakan jika pihak swasta jangan terlalu menggugat rencana tersebut. Dia juga meminta kepada pihak swasta untuk berbenah diri.

Mulai dari menyiapkan tenaga pendidik yang benar-benar kompeten, sarana bagi siswa yang memadai, dan juga sistem administrasi yang baik. Di satu sisi, Budi juga berharap, agar Dinas Pendidikan Kota Batu lebih serius lagi mengakomodasi sekolah swasta.

”Harus bisa seimbang, ya saya minta komunikasi antara pihak sekolah swasta dengan dinas pendidikan bisa terjalin baik agar bisa terakomodasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Eny Rachyuningsih mengakui sistem zonasi perlu dikaji ulang. Sebagai langkah ke depan, dia akan memberlakukan sistem zonasi bagi sekolah swasta, tapi hal itu masih belum dapat dipastikan.

Dia mengatakan sekolah swasta juga akan masuk zonasi, tapi dengan syarat menyesuaikan akreditasi yang telah didapat.

”Ya nanti itu menjadi solusi, tapi ini masih belum pasti. Karena pertimbangannya akreditasi sekolah itu sendiri,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Batu Nurrohman yang ikut hearing itu menjelaskan, terkait pembangunan SMP baru tersebut muncul dari keresahan warga atas berlakunya sistem zonasi baru.

Atas hal itu, dia mengusulkan untuk menerapkan sistem zonasi, tapi tetap berdasarkan nilai ujian.

”Kalau berdasarkan nilai ujian masih ada kesadaran. Oh, anak saya nilai ujiannya sekian tidak cukup untuk masuk ke SMP pilihan. Misalnya seperti itu,” kata dia.

Sementara terkait adanya rencana pembangunan SMP baru, dia berharap semua pihak benar-benar mengkaji relevansi adanya SMP baru. ”Ya, kalau melihat kondisi di lapangan, saya kira memang tidak perlu,” tandas dia.

Pewarta : Miftahul Huda
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Abdul Muntholib

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.