KOTA BATU – Penarikan retribusi vila dengan dasar hukum ”numpang” peraturan daerah (perda) tentang pajak hotel menjadi sorotan dewan. Wakil rakyat mendesak perlunya peraturan wali kota (perwali) yang mengatur tersendiri tentang penarikan retribusi tersebut. Sehingga regulasi tersebut bisa menjadi payung hukum setoran retribusi dari pemilik vila dan homestay.

Wakil Ketua DPRD Kota Batu Nurrochman menyatakan, untuk setoran retribusi vila ataupun homestay seharusnya dilengkapi dengan peraturan wali kota (perwali). ”Harusnya eksekutif segera menerbitkan perwali atau surat keputusan (SK) wali kota tentang retribusi vila dan homestay dengan berpedoman pada perda pajak hotel,” terangnya.

Sehingga, Nurrochman melanjutkan, ada pedoman konkret atas setoran yang bertujuan untuk meningkatan pendapatan asli daerah (PAD) itu. Apalagi selama ini, vila dan homestay memiliki potensi yang cukup besar dari sisi PAD. Meski begitu, penarikan retribusi vila dan homestay juga jangan sampai memberatkan.

”Harus ada prinsip keadilan, dengan ada kejelasan klasifikasi mana usaha yang kecil, menengah, dan yang sudah besar. Nah, itu bisa dilakukan bila ada pedoman yang jelas dari pemerintah,” kata politikus PKB itu.

Sementara itu, Ketua Komisi C Didik Machmud menganggap penarikan retribusi vila dan homestay dengan merujuk perda tentang pajak hotel tidak jadi masalah. ”Diperbolehkan, asalkan tidak melanggar aturan yang ada di atasnya,” kata dia.

Namun, dia juga setuju pentingnya perwali sebagai payung hukum pendamping. ”Kalau ikut perda pajak hotel jadi kurang maksimal, harus dipertegas lagi dengan perwali,” kata dia.

Idealnya, Didik menambahkan, perda yang sudah ada bisa direvisi dan dilengkapi tidak hanya hotel, tapi juga memasukkan vila dan homestay. Namun, dia melanjutkan, untuk proses pembuatan perda juga harus melibatkan banyak pihak. Selain eksekutif, legislatif, dan juga akademisi juga dari para pelaku usaha yang bersangkutan. ”Yang intinya, jangan sampai memberatkan,” ungkap dia.

Mengenai penarikan retribusi vila dan homestay yang dilakukan borongan atau bersama-sama, secara teknis Didik tidak mengetahuinya. ”Bisa jadi (dilakukan borongan, Red) dan masuknya pendapatan lain-lain yang sah. Namun, secara teknis saya kurang tahu. Itu BKD memasukkannya di pendapatan pajak atau pendapatan yang lain-lain,” ungkap politikus Partai Golkar tersebut.

Tentang tidak semua pemilik vila dan homestay yang ditarik retribusi, Didik menyatakan perlu ada ketegasan. ”Ya harus semuanya, dan tarif juga jangan sampai tidak karuan, di sini antara BKD dan dinas pariwisata juga harus duduk bersama,” kata dia. Sebab, jika mengacu pada perda pajak hotel, retribusi untuk vila dan homestay mengikuti tarif flat, yakni 10 persen dari omzet.

Pewarta : Miftahul Huda
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Ahmad Yani

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.