Diperiksa KPK, Setya Novanto Minta Perlindungan ke Presiden
Setya Novanto dibawa ke rutan KPK @ Instagram.com

MALANGTODAY.NET – Sebuah surat mendadak menjadi perbincangan hangat, lantaran surat tersebut bukan surat biasa. Surat itu ditandatangani Ketua Umum Setya Novanto (Setnov). Dalam surat yang dibubuhi materai Rp6000 itu Novanto menyampaikan dua hal penting.

Dalam lembar surat pertama Novanto meminta agar DPP Partai Golkar tidak membahas pemberhentian dirinya. Lewat surat itu pula, ia menunjuk Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum.

Novanto juga menunjuk politikus Golkar lain, Azis Syamsuddin dan Yahya Zaini, sebagai Plt Sekretaris Jenderal menggantikan Idrus yang naik jabatan. Berikut bunyi surat lengkapnya:

“Kepada Yth DPP Partai Golkar. Bersama ini disampaikan tidak ada pembahasan pemberhentian sementara terhadap saya selaku Ketua Umum Partai Golkar. Dan untuk sementara saya tunjuk Plt Ketua Umum Idrus Marham, Plt. Sekjen Yahya Zaini, Aziz Syamsuddin. Demikian harap dimaklum.”

Surat Setya Novanto @ist

Surat bertanggal 21 November 2017 itu sedikit berbeda dengan surat sejenis yang disampaikan Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono, di kantor DPP Partai Golkar, Senin (20/10) kemarin.

Dalam surat itu, Novanto memang menunjuk Idrus sebagai Plt. Ketua Umum. Namun, yang ia tunjuk sebagai Plt. Sekretaris Jenderal adalah Agus Gumiwang, Lamhot Sinaga, dan Sarmuji.

Selanjutnya, dalam surat kedua, Novanto meminta agar pimpinan DPR tidak mencopot dirinya sebagai Ketua DPR lewat Rapat Pleno dan Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Dalam surat itu Novanto meminta diberi kesempatan untuk membuktikan diri tidak terlibat dalam kasus proyek KTP-elektronik yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bersama ini saya selaku Ketua DPR RI sedang menghadapi kasus hukum proyek e-KTP yang disidik oleh KPK. Saya mohon pimpinan DPR RI lainnya dapat memberi kesempatan saya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya, dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno, sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya baik selaku Ketua DPR RI maupun selaku anggota dewan. Demikian permohonan disampaikan,” demikian bunyi surat itu.

Surat Setnov @ist

Entah karena surat ini atau bukan, MKD DPR membatalkan rapat bersama pimpinan fraksi-fraksi DPR hari ini. Alasannya, ada sejumlah pimpinan fraksi yang tak bisa hadir.

Sementara itu, di DPP Golkar, rapat pleno berlangsung alot. Sejumlah fungsionaris Golkar ngotot mempertahankan Novanto di kursi ketum dan ingin Idrus Marham menjadi Plt Ketum Golkar.

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda