MALANG KOTA – Sudah sepuluh tahun lamanya, SMP Satu Atap Negeri 25 menanti kepastian untuk menjadi SMP Negeri Penuh.

Setelah penantian panjang itu, Kepala SMP Satu Atap Negeri 25 Mastini MPd mendapatkan kabar gembira usai hearing bersama Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, Rabu (9/10).

Dikatakan Made, tersendatnya perubahan status itu lantaran Pemkot melalui Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang lambat dalam memproses pengembalian aset. Yakni dari pihak swasta ke Pemkot Malang kembali

“Sebenarnya 2009 lalu pihak ketiga sudah mengkontak pemkot untuk melepas aset tersebut. Tapi dari pemkot tidak ada tanggapan,” tuturnya.

Seperti diketahui untuk menjadi SMP Negeri aset tanah harus menjadi Fasilitas umum atau dikelola oleh Pemkot Malang.

Untuk itu, setelah sesi hearing hari ini, Made bakal mendesak Dinas BPKAD untuk segera berkirim surat kepada pihak ketiga. Tujuannya mempercepat proses pemindahan SMP Satap Negeri 25 ke SMP Negeri 25.

“Setidaknya satu minggu harus saling berkirim surat dari pemkot ke pihak ketiga. Saya menyayangkan hal ini terjadi karena pemkot kurang menyikapi hal-hal yang terjadi di masyrakat,” ujarnya.

Ia berharap, jika sudah menjadi SMP Negeri, sekolah tersebut bisa mengakses dana bantuan.

“Kan bantuan-bantuan mereka terbatas. Berbeda dari SMP Negeri. Kalau jadi negeri bisa banyak bantuan dan semoga SMP Satap bisa lebih maju,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Satap 25 Negeri Malang, Mastini mengaku lega setelah mendapatkan kejelasan soal status sekolahnya.

“Kalau satap itu kan harusnya satu jenjang satu kelas. Tapi, Kita satu jenjang itu sudah ada empat kelas. Secara de facto memang sudah pantas. Tapi mendengar hal ini saya optimis bisa secepatnya menjadi SMP Negeri,” ujarnya.

Pewarta: Bob Bimantara Leander
Foto: Bob Bimantara Leander
Editor: Indra M

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.